Liputan6.com, Jakarta - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mencatat ada 102 hoaks tentang virus COVID-19 (Corona) yang menyebar di media sosial. Moeldoko mengimbau semua pihak untuk menghentikan berita bohong tersebut.
"102 hoaks tentang corona ini. Jadi saya mengimbau kepada semua pihak untuk tidak mengembangkan, supaya dihentikan," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2/2020).
Moeldoko menegaskan, pengaruh penyebaran hoaks sangat tidak baik dalam kondisi sekarang. Pemerintah juga berupaya melakukan langkah konkret agar tidak ada WNI yang terjangkit.
Advertisement
"Karena ini nanti tidak baik pengaruhnya untuk masyarakat. Pemerintah punya kepedulian yang sangat tinggi, bisa dilihat dari rapat koordinasi yang terus menerus kita lakukan. Semuanya hanya satu, memikirkan supaya hoaks, supaya Corona ini tidak terjangkit," jelas Moeldoko.
Mantan Panglima TNI tersebut pun mengapresiasi proses observasi 238 WNI di Natuna. Dia tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada warga Natuna sudah terbuka menerima ratusan WNI yang diobservasi.
"Masyarakat Natuna ujung-ujungnya bisa menerima kunjungan, luar biasa, telah terjadi komunikasi, relasi human yang sangat baik," tutup Moeldoko.
Terbanyak Melalui WhatsApp
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menyebutkan, ada puluhan informasi yang mengabarkan berita bohong atau hoaks terkait virus corona. Penyebaran hoaks virus corona terbanyak diketahui melalui media sosial, WhatsApp.
"Penyebaran yang paling besar melalu WhatsApp, diteruskan, diteruskan, itu seperti deret ukur dan bisa menjangkau banyak sekali masyarakat," kata Johnny di Kantor Kemkominfo di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2020).
Johnny menuturkan, banyaknya informasi hoaks terkait virus corona tentu merugikan masyarakat dan pemerintah. Akibatnya, tak sedikit masyarakat yang ketakutan berlebihan, bahkan menolak kedatangan WNI dari Wuhan, China meski telah dinyatakan dalam kondisi sehat.
"Itu sebetulnya karena kehatian-hatian masyarakat lokal yang belum mendapat informasi dengan lengkap, langkah-langkah tindakan pencegahan yang dilakukan pemerintah," tuturnya.
Â
Reporter: Muhammad Genantan Saputra/Merdeka.com
Advertisement