Mensos: Rakor Data Terpadu untuk Perkuat Sinergi dengan Pemda

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Sosial menggelar ”Rapat Koordinasi Nasional Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2020”. Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diselenggarakan untuk membangun kesamaan persepsi dan pemahaman terhadap pelaksanaan verifikasi dan validasi DTKS.

Menteri Sosial Juliari P. Batubara menekankan pentingnya menyamakan persepsi antara pusat dengan peran pemerintah daerah. Karena selain undang-undang mengatur peran dari dalam ikut menyajikan DTKS secara berjenjang dari daerah, juga karena DTKS menjadi dasar kebijakan subsidi bagi masyarakat prasejahtera di K/L lain. 

“Intinya, rakor ini ingin diperkuat semangat dan kesamaan dengan  pemerintah daerah. Agar dalam penyelenggaraan program baik itu bansos, program pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan juga dalam dukungan program subsidi di luar Kemensos, seperti PBI-JK, supaya lebih tepat sasaran,” kata Mensos saat menutup rakor, di Jakarta, Senin malam (17/02/2020). 

Selain itu, kata Mensos, dalam rakor ini Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) juga meluncurkan aplikasi data berbasis android. 

“Namanya SIKS-DROID yang merupakan aplikasi yang bisa digunakan para petugas di lapangan. Dari lapangan petugas bisa langsung melakukan input data melalui aplikasi dan masuk DTKS,” kata Mensos Juliari.

Dengan aplikasi ini, diharapkan, kualitas yang dikelola dalam DTKS semakin tinggi kredibilitas dan validitasnya. “Sehingga penyaluran bantuan juga semakin tepat sasaran,” kata Mensos.

Dalam kesempatan sama, Sekretaris Jenderal Hartono Laras menyatakan, selain untuk menyamakan persepsi, rakor juga untuk menyosialisasikan arah kebijakan dan strategi pemutakhiran DTKS dan penyelenggaraan program kesejahteraan sosial secara nasional.

“Rakor juga bertujuan agar pemerintah kabupaten/kota semakin aktif dalam melakukan verifikasi dan validasi DTKS. Kemudian juga rakor menjadi ajaang saling tukar pengalaman di antara kabupaten/kota dalam upaya perbaikan data penduduk miskin dan rentan di daerahnya masing-masing,” kata Hartono.

Kegiatan selama tiga hari tersebut diikuti 548 peserta terdiri dari Kepala Dinas Sosial di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

(*)