Liputan6.com, Jakarta - Adanya sejumlah sekolah yang menggunakan saluran pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan ( SPP) dengan dompet digital Gopay menjadi pembicaraan hangat di media sosial. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menganggap hal itu sebagai bentuk kemudahan yang ditawarkan sekolah kepada wali murid.
"Sebenarnya maksud Pak Menteri untuk mempermudah saja kepada masyarakat, tetapi sebaiknya kalo menurut saya aplikasi (lain) bisa dilakukan karena kalau kemudian cuma satu aplikasi yang dianjurkan nanti bisa kemudian ada prasangka yang kurang bagus," kata Sufmi Dasco di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (20/2/2020).
Baca Juga
Dia meminta pihak Kemendikbud supaya menambah aplikasi lain selain Gopay untuk membayar SPP tersebut. Pasalnya, keterkaitan Mendikbud Nadiem Makarim dengan Gojek Indonesia begitu kental. Kendati yang bersangkutan sudah tidak menjabat di perusahaan tersebut.
Advertisement
"Saya imbau agar sebelum mengeluarkan kebijakan dikaji dulu lebih mendalam supaya kemudian tidak menjadi kontroversi di masyarakat sehingga menyebabkan hal-hal yang harusnya bermanfaat menjadi mudarat," pinta dia.
Sebelumnya, GoPay mengumumkan bahwa saat ini fiturnya telah dilengkapi untuk melakukan pembayaran SPP sekolah, biaya pendidikan lain seperti buku, seragam, dan kegiatan ekstrakurikuler dengan Gopay. Pembayaran dapat dilakukan melalui aplikasi Gojek di fitur GoBills.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini
180 Lembaga Pendidikan Sediakan GoPay
Arno Tse, Senior Vice President Sales Gopay mengatakan, saat ini ada sekitar 180 lembaga pendidikan seperti pesantren, madrasah, sekolah dan tempat kursus di Indonesia yang telah terdaftar di GoBills.
"Layanan terbaru ini membebaskan orang tua dan wali murid untuk membayar pendidikan anak dimana saja dan kapan saja tanpa harus hadir ke sekolah. Orang tua yang sibuk dapat fokus dengan kepentingan lain seperti pekerjaan tanpa khawatir akan melewatkan tenggat pembayaran," ujar
Dilanjutkannya, selain mempermudah para orang tua, lembaga pendidikan diklaim ikut merasakan manfaat transaksi digital. Manfaatnya itu adalah di antaranya penerimaan iuran yang jelas dan pencatatan transaksi yang lebih rapi dan teratur.
"Kami berharap dapat menjangkau lebih banyak lagi lembaga pendidikan di seluruh Indonesia untuk menerapkan pembayaran digital," ungkap Arno.
Advertisement