Ketua KPK Jelaskan Alasannya Hentikan 36 Kasus Korupsi

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan 36 kasus dugaan korupsi yang masih di tahap penyelidikan. Menurut Ketua KPK Firli Bahuri, penghentian kasus tersebut memiliki alasan yang kuat.

"Tujuan hukum harus terwujud, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Tidak boleh perkara digantung-gantung untuk menakut-nakuti pencari kepastian hukum dan keadilan," jelas Firli saat dikonfirmasi, Jumat (21/2/2020).

Firli melanjutkan, 36 kasus dihentikan pengusutannya oleh KPK diyakini tidak mengandung dugaan tindak pidana korupsi. Dia juga meyakini, jika 36 kasus tersebut tak diputuskan berhenti pengusutannya, maka berpotensi disalahgunakan.

"Kalau bukan tindak pidana, masa iya tidak dihentikan. Justru kalau tidak dihentikan maka bisa disalahgunakan untuk pemerasan dan kepentingan lainnya," tegas Firli.

Penghentian pengusutan 36 kasus dugaan tindak pidana korupsi oleh KPK dikonfirmasi oleh Plt Jubir KPK Ali Fikri. Menurut dia, penghentian dilakukan sudah sesuai dengan prosedur dan kecermatan.

"Kami mengkonfirmasi telah menghentikan 36 perkara di tahap penyelidikan. Hal ini kami uraikan lebih lanjut sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas pada publik sebagaimana diatur di Pasal 5 UU KPK," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis 20 Februari 2020.

Ali menegaskan 36 kasus dihentikan masih berstatus penyelidikan. Sebab dalam penyelidikan, menurut dia, dapat dipahami bahwa dimungkinkan sebuah perkara ditingkatkan ke penyidikan atau tidak dapat dilanjutkan.

"Ketika di tahap penyelidikan ditemukan peristiwa pidana dan bukti permulaan yang cukup, maka perkara ditingkatkan ke penyidikan. Dan, sebaliknya sebagai konsekuensi logis, jika tidak ditemukan hal tersebut maka perkara dihentikan penyelidikannya," beber Ali Fikri.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikti membeberkan pertimbangan pihaknya dalam menghentikan kasus di tahap penyelidikan.

"Jadi selama proses penyelidikan dilakukan tak memenuhi syarat untuk ditingkatkan ke penyidikan, seperti belum cukup bukti permulaan, bukan tindak pidana korupsi dan alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (bisa dihentikan)," jelas Ali.

Ali melanjutkan, untuk tahun 2020, jenis penyelidikan yang dihentikan cukup beragam, seperti dugaan korupsi oleh kepala daerah, BUMN, aparat penegak hukum, kementerian/lembaga, dan DPR/D.

Saksikan video pilihan di bawah ini: