Mahfud Md dan 12 Instansi Sepakat Tingkatkan Pengawasan di Natuna Utara

Menko Polhukam Mahfud Md dan 12 lembaga menandatangani kerja sama soal Natuna. — Menko Polhukam Mahfud Md dan 12 lembaga menandatangani kerja sama soal Natuna, Jumat (21/2/2020). (Liputan6.com/ Delvira Hutabarat)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md dan sejumlah pihak menandatangani kesepakatan bersama pengawasan dan pengamanan pemanfaatan sumber daya ikan di laut Natuna Utara di Mabes Bakamla, Jakarta.

Kesepakatan ini ditandatangani oleh Kemenkopolhukam, Kemenkumham, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI, Polri, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, PT Pertamina, Aliansi Nelayan Indonesia, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, dan Kelompok Nelayan Mandiri.

"Hari ini kami 13 pejabat utama yang bertanggung jawab langsung dalam pengelolaan kelautan Indonesia untuk menjaga keutuhan teritori dan membangun kehidupan ekonomi di laut Natuna, telah melakukan penandatanganan kerja sama, kesepakatan untuk bersinergi dalam melaksanakan tugas-tugas, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau tidak terjadi kekosongan penanganan," kata Mahfud Md di Gedung Bakamla, Jumat (21/2/2020).

Mahfud mengakui kesepakatan ini terkait masuknya kapal asing China ke Natuna beberapa waktu lalu.

"Selama ini kita kurang hadir di sana, sehingga kita meningkatkan volume kehadiran di perairan kita, baik di perairan teritori, maupun di perairan hak berdaulat, ZEE sampai ke laut lepas. Itu kita jaga dengan kegiatan-kegiatan patroli dan kegiatan ekonomi nantinya," ucapnya.

Ke depan, kata Mahfud, pengiriman nelayan akan lebih masif dilakukan ke kawasan Natuna. Ia juga berjanji kegiatan nelayan di Natuna ke depan akan dipermudah.

"Selain penandatangan ini, saya atau kami bersama Kementerian Perikanan KKP, itu juga sedang menyiapkan deregulasi untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan nelayan di sana," imbuh Mahfud Md.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sejumlah kapal ikan asing ilegal ditenggelamkan di perairan Natuna kepulauan Riau. Penenggelaman kapal ini dipimpin langsung Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiatuti.

2 dari 2 halaman

Kapal Asing di Natuna

Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Satgas 115 kembali melakukan pemusnahan barang bukti tindak pidana perikanan dengan menenggelamkan kapal perikanan pelaku illegal fishing di Natuna. (Dok: KKP)

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I TNI Laksamana Madya TNI Yudo Margono menyatakan hingga Minggu (5/1/2020) kapal nelayan China masih bertahan di Laut Natuna, Kepulauan Riau.

Menurut Pangkogabwilhan I, kapal-kapal asing tersebut bersikukuh melakukan penangkapan ikan secara legal yang berjarak sekitar 130 mil dari perairan Ranai, Natuna.

"Mereka didampingi dua kapal penjaga pantai dan satu kapal pengawas perikanan China," kata Yudo Margono dalam konferensi pers di Pangkalan Udara TNI AL di Tanjungpinang, Kepri, Minggu seperti dilansir Antara.

Yudo menegaskan, TNI sudah melakukan gelar operasi dengan menurunkan dua unsur KRI guna mengusir kapal asing tersebut keluar dari Laut Natuna.

"Kami juga gencar berkomunikasi secara aktif dengan kapal penjaga pantai China agar dengan sendirinya segera meninggalkan perairan tersebut," tegas dia.

Operasi ini, kata dia, tidak memiliki batas waktu sampai kapal China betul-betul angkat kaki dari wilayah maritim Indonesia.

"Fokus kami sekarang ialah menambah kekuatan TNI di sana. Besok akan kami gerakkan empat unsur KRI lagi untuk mengusir kapal-kapal itu," kata Yudo.

Mahfud MD
Tokoh
Politikus, ilmuwan, tokoh agama. Guru Besar Tata Negara UII, mantan anggota DPR, mantan Ketua Konstitusi,
Lihat Selengkapnya
Mahfud MD
Natuna