Ma'ruf Amin: Tak Boleh Menolak Pembangunan Rumah Ibadah Jika Syaratnya Lengkap

Liputan6.com, Jakarta Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan, semua pihak tidak boleh ada yang menolak pembangunan rumah ibadah selama syarat-syarat pendiriannya sudah terpenuhi sesuai dengan Peraturan Bersama Dua Menteri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006.

"Tapi kalau belum terpenuhi syaratnya, jangan memaksakan pembangunan rumah ibadah. Bukan saja untuk Kristen, Islam juga begitu. Di daerah-daerah dimana, misalnya, Islam minoritas, juga terkena aturan. Jadi sama-sama," kata Ma'ruf Amin di Istana Wapres Jakarta, Jumat (21/2/2020).

Ma'ruf menjelaskan dalam Peraturan Bersama Dua Menteri itu dijelaskan, syarat pendirian rumah ibadah antara lain harus ada bukti pengguna atau jemaahnya minimal 90 orang, dengan dukungan masyarakat setempat setidaknya 60 orang.

"Kebutuhan nyata itu beberapa disepakati, yaitu jumlahnya 90. Tapi sering kali persoalannya kemudian ditolak oleh lingkungan. Ini bukan soal ibadah, tapi soal pembangunan rumah ibadah, maka dari itu ada persyaratannya," ucapnya menjelaskan.

Peraturan terkait pembangunan rumah ibadah, disusun dengan menggunakan pendekatan toleransi, yakni jangan sampai masyarakat yang membutuhkan rumah ibadah tidak memiliki tempat.

Oleh karena itu, Ma'ruf Amin meminta semua masyarakat dan pemerintah daerah mematuhi ketentuan yang diatur dalam permen bersama itu supaya tidak terjadi konflik antarumat beragama.

"Jadi sebenarnya, solusinya adalah bagaimana peraturan itu dipatuhi, kesepakatan itu. Kalau itu tidak dipatuhi, pasti ada konflik, sebab semua masalah sudah dibicarakan pada waktu itu," ujar Ma'ruf Amin.