Komnas Perempuan: RUU Ketahanan Keluarga Seret Perempuan ke Ranah Domestik

Sebelumnya diketahui, RUU Ketahanan Keluarga tidak membahas detail atau hukuman bagi warga yang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Dari 146 pasal, RUU itu justru membahas larangan dan urusan privat warga lain seperti kewajiban mengurus rumah tangga hingga larangan donor sperma dan BDSM.

Anggota fraksi PAN DPR RI, Ali Taher sebagai pengusul RUU menjelaskan alasan tidak ada aturan mengenai KDRT namun ada BDSM dalam RUU tersebut.

"Substansi kan kita bahas terus menerus. Masukan, rekomendasi, saran dari masyarakat tetap terbuka untuk kita diskusikan, kita selalu terbuka," kata Ali di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (19/2/2020) malam.

Ali menyatakan, RUU itu masih terbuka dari usulan dan kritik masyarakat. Oleh karena itu dirinya siap menerima diskusi dan masukan termasuk soal KDRT. "Masih dalam proses, kita terbuka," ucapnya.

Namun, yang menjadi fokus para pengusul, menurut Ali, draf RUU yang ada saat ini sudah memberi warna perlindungan warga dari kekerasan dalam rumah tangga.

"Bagaimana warna dari UU itu memberikan perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Bagaiamana (perlindungan) terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau pengabaian-pengabaian hak antara kedua belah pihak," ucapnya.