HEADLINE: Banjir Sentuh Istana Kepresidenan, Sinyal Darurat Penanganan Banjir Jakarta?

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan berkomentar banyak terkait banjir yang kembali merendam ibu kota, termasuk Istana Kepresidenan. Anies mengaku pihaknya konsen pada penanggulangan bencana di masyarakat.

"Konsen ke sana semua, sumber daya kita fokuskan ke sana. Kita siapkan, terjun semua, kegiatan Pemprov difokuskan ke lapangan, pertemuan rapat semua batal, semua turun ke lapangan," ujarnya saat meninjau pintu air Manggarai, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Saat ini, tim dari Pemprov DKI tengah evakuasi korban di daerah-daerah yang terdampak banjir. Pos-pos evakuasi dan pos kesehatan serta memastikan pasokan kebutuhan pokok menjadi prioritas pihaknya.

"Kita siapkan di semua tempat. Saat ini jumlah RW yang terdampak masih bergerak terus. Lebih dari 200 RW dari 2.738 RW di Jakarta," katanya.

Merujuk ke data BMKG, Anies menyatakan, cuaca ekstrem di Jakarta dan sekitarnya akan terus berlanjut hingga Maret mendatang. "Kita fokus menghadapi banjir," tambahnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ini menyatakan, masyarakat bisa menghubungi 112 atau datang kelurahan jika membutuhkan bantuan karena terdampak banjir.

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Juaini Yusuf, Juaini mengatakan, hujan dengan intensitas lebat hingga ekstrem menjadi penyebab banjir yang melanda lima wilayah DKI Jakarta, termasuk juga yang sempat menggenangi istana.

"Kalau melihat data BMKG itu curah hujan cukup tinggi diatas 200, curah hujan di beberapa titik sangat tinggi dan kebetulan tadi di pintu air Manggarai juga sempat siaga 1 pagi. Jadi kalau siaga 1 itu airnya sudah limpas dan larinya ke mana-mana ke Gunung Sahari ke Banjir Kanal Barat gitu," jelasnya.

Juaini menyatakan, begitu medapat informasi dari BMKG, semua jajaran sudah disiapkan. "Dari segala instansi, SDA, Bina Marga, Lingkungan Hidup, penanggulangan bencana sudah pada kerja. Tapi kondisinya itu kalau air sudah meluap kayak gini itu kan sungai meluap limpas, ya kita mau gimana lagi," kata dia.

Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah penanganan dan menyelamatkan korban yang belum mengungsi dari rumahnya. Pihaknya telah menurunkan 8 ribu petugas di seluruh wilayah untuk menangani kawasan-kawasan yang diterjang banjir.

"Masing-masing wilayah variasi. Satu wilayah ada yang 800 personel sampai seribuan. Kami juga menambah petugas pompa di lapangan sekitar ribuan kurang," kata Juaini, Selasa (25/2/2020)

Selain menambahkan personel untuk menangani banjir, pihaknya juga menyiagakan pompa-pompa portabel jika ditemukan pompa-pompa eksisting tidak dapat berfungsi.

"Pompa mobile yang kami siapkan ada 170-an," ujar Juaini.

Terpisah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membantah bahwa Istana Kepresidenan Jakarta sempat terendam banjir. Dia menyebut, bahwa itu hanya genangan air yang ingin masuk drainase.

"Air yang mau masuk drainase," kata Basuki di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Bahkan, Basuki mengaku langsung menuju Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, pukul 06.00 WIB untuk meninjau lokasi yang dikabarkan banjir. Untuk itu, dia memastikan bahwa tidak ada banjir di Istana Presiden.

"Dimana banjirnya? Enggak ada. Saya jam 06.00 WIB disini," ujarnya.

Basuki memastikan pompa milik Kementerian PUPR yang ada di Istana bekerja dengan baik. Sehingga, Istana aman dari banjir meski curah hujan yang mengguyur Jakarta cukup tinggi sejak Senin, 24 Februari 2020 malam.

"Pompa kan saya siapin dua di sini. Aman," ucapnya.

Basuki menyatakan, banjir yang terjadi di Jakarta, Selasa ini karena disebabkan kapasitas drainasenya yang lebih kecil dari volume air dan kapasitas hujannya.

Untuk banjir Jakarta, Basuki mengaku sudah berupaya membantu pemprov DKI, di antaranya membuat pompa di Sentiong, Ancol.

"Di Ancol ada pompa, di hilirnya ada kali Sentiong tapi sekarang open makanya kalau pasang kali item banjir, sekarang sudah tender ini mau dibikin pintu, kalau air laut pasang gak bisa lagi masuk. Mudah-mudahan tahun depan sudah selesai," katanya.

Basuki menambahkan, soal ibu kota negara semua ikut bertanggung jawab, termasuk PUPR. Pihaknya minta jangan dibeda-bedakan kewenangan. Menurutnya, yang penting jangan ada duplikasi pekerjaan.

"Saya ini kan di PU sejak kepala seksi, kepala subdit, direktur, dirjen SDA. Jadi saya kenal dengan Kepala Dinas PU Provinsi, ketemu pun di lapangan, pasti di Manggarai jam 2 malam, jam 6 pagi pasti ketemu kalau pas kondisi hujan begini. Komitmen kami jangan ada duplikasi, pompa mana saja datang duluan, karena ini ibu kota negara kewenangan kan hanya untuk sistematika, tapi kondisi darurat banjir kita bersama," jelasnya.

Hujan yang menenggelamkan sejumlah titik di Jakarta, termasuk Istana Kepresidenan, tak lepas dari tingginya curah hujan di kawasan Jakarta dan sekitarnya.  

Hujan dengan intensitas paling tinggi kali ini, terjadi di wilayah sekitar Jakarta Pusat. Sedangkan di  titik lain, hujan dengan curah rendah hingga sedang umumnya mengguyur sekitar Jakarta Utara dan Bekasi.

"Hujan hari ini intensitas tertinggi terjadi di wilayah sekitar Kemayoran, tapi umumnya terjadi di Jakarta Pusat, Jakarta Utara hingga Bekasi," ujar Deputi Bidang Meteorologi BMKG Mulyono Prabowo kepada Liputan6.com, Selasa (25/2/2020).

Dia menyatakan, intensitas curah hujan kali ini tidak seekstrem pada 1 Januari lalu. Kalau awal tahun 2020 durasinya hujan mencapai 19 jam. kali ini hanya beberapa jam, dari tengah malam hingga pagi ini.

Mulyono juga mengatakan, hingga awal Maret 2020, curah hujan masih berpotensi mengguyur sebagian wilayah Ibu Kota, meski intensitasnya tidak setinggi awal tahun 2020 lalu.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan, pihaknya menyampaikan hasil pantauannya kepada pemerintah daerah, terlebih Pemprov DKI.

"Sudah menyampaikan hasil ini dalam pertemuan khusus, sudah ada. Jadi betul sudah disampaikan dalam koordinasi khusus tentang tren untuk kondisi ekstrem yang semakin meningkat dan intensitasnya semakin tinggi," kata Dwikorita Karnawati, di kantornya, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Dia menyatakan, sudah melihat ada langkah-langkah yang diambil Pemprov DKI setelah menerima informasi tersebut.

"Dan upaya lanjut dari penyampaian tersebut sudah ada langkah-langkah juga. Misalnya pengendalian pompa, juga upaya untuk penghijauan," ungkap Dwikorita.

Selain di DKI, Dwi Korita menyatakan, potensi curah hujan tinggi terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kep. Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT.

Selain itu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat dan Papua.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menyatakan, banjir yang menggenangi Jakarta, termasuk Istana kepresiden akibat akibat pengambilan air tanah yang berlebihan.

"Pengambilan air tanah yang cukup banyak berimbas pada penurunan permukaan daratan di Jakarta sehingga menjadi salah satu penyebab banjir," kata dia, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Ia mengatakan, jika dibandingkan 20 hingga 30 tahun lalu, daratan di ibu kota mengalami penurunan. Bahkan, pada waktu itu sebagian besar wilayah Jakarta masih berada di atas permukaan laut.

"Sekarang datanya sudah mengalami penurunan. Salah satunya karena pengambilan air tanah yang cukup banyak tadi," ujar dia.

Daratan yang lebih rendah dibandingkan permukaan laut tadi menyebabkan air sulit untuk keluar dari tanah menuju laut. Persoalan tersebut diakuinya tidak bisa dikerjakan satu lembaga saja namun harus ada kesadaran kolektif.

Kondisi itu diperparah dengan masih banyak tempat yang aliran airnya tersumbat, drainase tidak lancar, hingga sungai-sungai dipenuhi sampah akibat perilaku buruk masyarakat.

"Berdasarkan data kira-kira tujuh bulan yang lalu sejumlah sungai-sungai di Jakarta dan Bekasi dipenuhi sampah," katanya.

Pola perilaku masyarakat berpengaruh besar terhadap kondisi sungai-sungai tercemar itu. Meskipun sudah banyak komunitas yang bergerak membersihkan, namun sampah tetap saja kembali dibuang ke sungai.

"Setelah dibersihkan ada yang kembali membuang ke sungai. Akibatnya sampah itu menutupi aliran sungai dan ketika musim hujan seperti sekarang menjadi pemicu banjir," ujar dia.

Untuk mengatasi itu, Doni menyarankan agar pihak-pihak terkait memberdayakan lebih banyak lagi mesin pompa sehingga air tersebut bisa dialirkan ke laut.

Selain itu, penanaman vegetasi atau tanaman tertentu di pinggir pantai Jakarta masih diperlukan sebagai salah satu upaya mitigasi bencana karena dapat menyerap air.

"Ketika tidak ada tanaman sama sekali dan curah hujan tinggi maka langsung menerpa tanah dan akibatnya tidak ada resapan," ujarnya