PPP Ingin Omnibus Law Cipta Kerja Segera Dibahas

Penahanan Didin Cacing, Arsul Sani Anggap Aparat Tak Mengerti UU — Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menilai kasus penahanan Didin yang mencari cacing di hutan menunjukkan bahwa aparat tidak mengerti UU.

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mendesak pimpinan DPR segera membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Hal itu disampaikan fraksi PPP dalam rapat Bamus.

"Dalam rapat Bamus terakhir, wakil fraksi PPP yang hadir juga sudah menyampaikan kepada pimpinan tentang perlunya ini direspon secepatnya," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/2/2020).

Namun, pimpinan DPR enggan terburu-buru membahas Omnibus Law. Pimpinan DPR ingin menyusun daftar inventaris masalah.

"Untuk kebaikan juga bahwa ini pengalaman pertama membahas RUU dengan model Omnibus Law maka kemudian pimpinan DPR melalui badan keahlian juga ingin membuat catatan atau kluster terlebih dahulu. Ini mungkin akan membantu fraksi dalam menyusun DIM," ujar Arsul.

Menurut Arsul baru dua kluster yang disoroti publik. Sementara masih ada sembilan kluster lain yang perlu dicermati DPR.

Wakil Ketua MPR itu berharap setelah masa reses DPR bisa segera dibahas. Serta pimpinan memutuskan dimana RUU Omnibus Law bisa segera dibahas.

"Begitu masuk itu sudah selesai dan kemudian bisa diputuskan ini RUU mau dibahas di mana apakah melalui pansus, baleg atau mau dibahas secara klastering di masing-masing komisi," kata Arsul.

Saksikan video di bawah ini:

Pemerintah menyerahkan surat presiden dan naskah akademik Omnibus Law RUU Cipta Kerja kepada DPR RI. Ketua DPR Puan Maharani menerima langsung naskah itu dari 6 menteri yang datang.

2 dari 2 halaman

Jokowi Ingin Cepat

Sebelumnya, Presiden Jokowi berharap, DPR dapat menyelesaikannya dalam waktu 100 hari. "Kita harapkan sudah saya sampaikan pada DPR mohon agar ini diselesaikan maksimal 100 hari," kata Jokowi di Ritz-Carlton, Sudirman, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Menanggapi itu, Ketua DPR Puan Maharani tak ingin buru-buru menyelesaikan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Puan ingin Omnibus Law diselesaikan dengan baik dan bermanfaat untuk masyarakat banyak.

"Intinya adalah jangan terburu-buru, tapi bagaimana Omnibus Law ini bisa diselesaikan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Puan mengatakan, DPR bisa menyelesaikan Omnibus Law dalam 100 hari. Seperti keinginan Presiden Joko Widodo. Namun, Puan tak setuju jika hasilnya malah tak bermanfaat.

"Mau lebih cepat dari 100 hari, DPR kerjain juga kok, akan kita laksanakan hanya bermanfaat enggak buat masyarakat?" kata dia.Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka

Omnibus Law Cipta Kerja

Liputan6.com
Author
Nila Chrisna Yulika
Editor

PPP Ingin Omnibus Law Cipta Kerja Segera Dibahas

Saksikan video di bawah ini:

Jokowi Ingin Cepat

Omnibus Law Cipta Kerja

Libur Nataru, BMKG Prakiraan Tinggi Gelombang di Jalur Merak-Bakaheuni Masih Kategori Sedang

KPK Cekal Hasto Kristiyanto dan Yasonna Laoly Pergi ke Luar Negeri

Hasto Kristiyanto Jadi Tersangka KPK, Jokowi: Hormati Proses Hukum yang Ada

Hasto Tersangka dan Belum Ditahan KPK, MAKI: Ada Pertimbangan Khusus

Dua Kubu di Internal PDIP Diprediksi Akan Terlihat Jelas Pasca Pengumuman Hasto Jadi Tersangka

Pengamat Sebut Hanya Butuh Political Will Prabowo Agar PPN Tak Naik

KPK Terbitkan Foto Terbaru DPO Harun Masiku, Begini Penampakannya

Hasto Kristiyanto dan Yasonna Laoly Dicekal Pergi ke Luar Negeri 6 Bulan, Ini Alasannya

LPOI Berharap Prabowo Bisa Turunkan Pajak dan Meningkatkan Lapangan Kerja

Libur Natal 25 Desember 2024, Terjadi Satu Kali Gempa Hari Ini di Indonesia

Libur Akhir Tahun, Pj Gubernur Jabar Minta Satpol PP-Saber Jaga Titik Rawan Pungli di Obyek Wisata

Terkuak, Ada Jasad Misterius dari Ruang Roda Pesawat United Airlines di Hawaii

Mahfud Md: Vonis Harvey Moeis Tak Logis, Menyentak Rasa Keadilan

5 Makanan Super untuk Turunkan Risiko Penyakit Jantung

Asal Usul Mallanca, Tradisi Adu Betis dari Bone Sulawesi Selatan

7 Doa Mencari Rezeki yang Mustajab Beserta Latin dan Artinya

Polisi Tetapkan 3 Tersangka Kasus PPDS Undip Aulia Risma, Kemenkes: Kami Serahkan ke Kepolisian

Mahfud MD Kritik Vonis 6,5 Tahun Penjara Harvey Moeis: Tidak Logis dan Menyentak Rasa Keadilan

Potret Pangeran Mateen Liburan Bareng Anisha Rosnah di London Sebelum Temui Raja Charles III

Pendidikan Inklusif dan Pembangunan Berkelanjutan Jadi Dua Isu Penting yang Disoroti Pegiat Yogyakarta

VIDEO: Kaleidoskop Showbiz: Deretan Konser Internasional di Indonesia dari Kpop hingga Band Metal Sepanjang 2024

Benarkah Timun Bisa Turunkan Hipertensi? Jangan Sampai Skip, Simak Sederet Faktanya di Sini

Dampak Rencana PPN 12 Persen, Waspada PHK di Hotel Wilayah Jakarta

Sahroni Desak Polisi Usut Tuntas Kasus Pengejaran Kajari Kediri