Hari Perempuan Internasional, UN Women Soroti Ketidaksetaraan Ekonomi-Gender

[Fimela] Perempuan di dunia kerja — perempuan di dunia kerja | unsplash.com/@cowomen

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Eksekutif UN Women Phumzile Mlambo-Ngcuka menyoroti permasalahan ketidaksetaraan ekonomi tepat pada Hari Perempuan Internasional, Minggu (8/3/2020).

"Ketidaksabaran terbesar saya adalah tidak bergeraknya ketidaksetaraan ekonomi," kata Mlambo-Ngcuka dalam keterangan khususnya memperingati Hari Perempuan Internasional yang diterima.

Evermos Raih Penghargaan UN Women WEPs 2024 atas Upaya Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Dikutip dari Antara, dia menjelaskan, perempuan dan anak perempuan harus menggunakan tiga kali energi anak laki-laki dan pria untuk mengurus rumah tangga.

"Itu mereka bayar dengan kesetaraan kesempatan untuk pendidikan, di pasar tenaga kerja dan upaya mendapat kekuatan. Itu semua pendorong terjadinya kemiskinan yang berulang," papar Mlambo-Ngcuka.

Menurutnya, perempuan muda yang harus membesarkan keluarganya, 25 persen akan lebih mungkin hidup dalam kemiskinan ekstrem.

Dan hal itu mempengaruhi jutaan anak kecil dengan dampak kemiskinan yang bertahan sampai akhir kehidupan bagi ibu dan anak.

"Solusi yang diberikan harus mencakup kebijakan yang baik yang mempromosikan lebih banyak kesetaraan dalam tanggung jawab pengasuhan anak dan termasuk memberikan dukungan negara kepada keluarga dan mereka yang bekerja di sektor informal," papar Mlambo-Ngcuka.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Hari ini (8/3) diperingati Hari Perempuan Internasional. Peringatan ini muncul sejak abad ke-20.

2 dari 2 halaman

Kesetaraan Gender

ilustrasi teman perempuan/Photo by Briana Tozour on Unsplash

Selain itu Mlambo-Ngcuka, juga menyoroti permasalahan terkait kesetaraan gender. Menurutnya, yang harus dibenahi adalah sedikitnya jumlah perempuan di meja kekuasaan.

"Solusi yang terbukti adalah memperkenalkan kuota yang mengikat secara hukum untuk perwakilan perempuan," kata dia.

Menurut Mlambo-Ngcuka, hampir 80 negara sukses melakukan hal itu dan beberapa pemerintahan memiliki kabinet yang seimbang gender serta secara nyata mampu menunjukkan kebijakan feminis.

"Ini adalah tren yang diinginkan yang perlu dilihat lebih banyak di sektor publik dan swasta, meski secara keseluruhan proporsi perempuan dalam posisi manajerial tetap di kisaran 27 persen, bahkan ketika sudah lebih banyak perempuan lulus dari universitas," paparnya.

Hal sama, lanjut dia, terjadi pada perempuan yang ada di meja perdamaian, di mana, sebagian besar negosiator dan penandatangan adalah laki-laki.

"Kita tahu keterlibatan perempuan membawa kesepakatan damai lebih abadi, tetapi perempuan terus termarjinalkan. Grup perempuan dan pembela HAM menghadapi persekusi namun siap untuk melakukan lebih banyak lagi. Untuk itu mereka sangat membutuhkan peningkatan perlindungan, pendanaan dan sumber daya," pungkas Mlambo-Ngcuka.

Kali ini PBB mengangkat tema Saya Generasi Kesetaraan: Menyadari Hak Perempuan untuk memperingati Hari Perempuan Internasional.