KPK Periksa Dua Adik Ipar di Kasus Suap Nurhadi

Mantan Sekretaris MA Nurhadi — Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurachman memenuhi panggilan pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/11). Nurhadi diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap terkait peninjauan kembali di PN Jakarta Pusat. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan dua adik ipar mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi bernama Rahmat Santoso dan Subhannur Rachman.

Rahmat dan Subhannur yang sama-sama berprovesi sebagai advokat ini akan diperiksa untuk mendalami kasus dugaan suap dan gratifikasi penanganan perkara di MA dengan nilai Rp 46 M yang menjerat Nurhadi.

"Keduanya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka HS (Hiendra Soenjoto-Direktur PT MIT)," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (10/3/2020).

Tim penyidik KPK diketahui pernah menggeledah kantor keduanya yang berada di Surabaya, Jawa Timur. Kantor Rahmat digeledah pada 25 Februari 2020, sedangkan kantor Subhannur digeledah keesokan harinya, 26 Februari 2020.

Selain Rahmat dan Subhannur, penyidik juga akan memeriksa Thong Lena dan Gabriel Kairupan selaku pihak swasta, serta advokat Hardja Karsana Kosasih. Mereka juga akan diperiksa untuk tersangka Hiendra Soenjoto.

Nurhadi dijerat sebagai tersangka karena yang bersangkutan melalui Rezky Herbiono, diduga telah menerima suap dan gratifikasi dengan nilai Rp 46 miliar.

2 dari 2 halaman

3 Kasus

Tercatat ada tiga perkara sumber suap dan gratifikasi Nurhadi, pertama perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, kedua sengketa saham di PT MIT, dan ketiga gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.

Diketahui Rezky selaku menantu Nurhadi diduga menerima sembilan lembar cek atas nama PT MIT dari Direkut PT MIT Hiendra Soenjoto untuk mengurus perkara itu. Cek itu diterima saat mengurus perkara PT MIT vs PT KBN.

Ketiganya kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) lantaran kerap mangkir saat dipanggil baik sebagai saksi maupun tersangka. Meski demikian, ketiganya tengah mengajukan gugatan praperadilan di PN Jakarta Selatan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasukkan nama mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi dalam daftar pencarian orang (DPO) atau buron. Nurhadi diburu sebagai tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi senilai Rp 46 miliar.