Ombudsman: Putusan MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Wajib Dilaksanakan

Iuran BPJS Kesehatan Naik — Suasana pelayanan BPJS Kesehatan di Jakarta, Rabu (28/8/2019). Sedangkan, peserta kelas mandiri III dinaikkan dari iuran awal sebesar Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 per bulan. Hal itu dilakukan agar BPJS Kesehatan tidak mengalami defisit hingga 2021. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diajukan oleh Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Tony Richard Samosir pada 2 Januari 2020.

Anggota Ombudsman Alvin Lie mengatakan, putusan MA tersebut berlaku seketika dan wajib dilaksanakan semua pihak.

Siap-Siap Iuran BPJS Akan Naik, Keputusan Final Ada di Tangan Presiden RI Prabowo Subianto
Profil Ali Ghufron Mukti Dirut BPJS Kesehatan, Usulkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan karena Alasan Ini
Cara dan Syarat Perpanjangan SIM Terbaru, Benarkah Harus Punya BPJS?

"Putusan MA berlaku seketika dan wajib dilaksanakan semua pihak yang terkait," kata Alvin kepada Liputan6.com, Selasa (10/3/2020).

Meski demikian, dia tak menjawab lagi apakah pihaknya akan mengawasi para penyelenggara, termasuk Rumah Sakit menjalankan putusan MA tersebut.

Sebelumnya, Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Tony Richard Samosir mengatakan, keputusan MA tersebut merupakan angin segar di tengah proses hukum di negeri ini yang seringkali mengalahkan rakyat kecil.

"Saya rasa rakyat kecil yang kemarin menjerit karena kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen akan senang menyambut keputusan MA ini. Dan KPCDI berharap pemerintah segera menjalankan keputusan ini, agar dapat meringankan beban biaya pengeluaran masyarakat kelas bawah setiap bulannya” ujar Tony.

Dia berharap, pemerintah, ataupun BPJS Kesehatan tidak lagi membuat keputusan dan kebijakan yang sifatnya mengakali atau mengelabui dari keputusan tersebut.

"Jalankan keputusan MA dengan sebaik-baiknya. Toh ini yang menang rakyat Indonesia," ungkap Tony.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diajukan oleh Ketua Umum Komunitas Pasien cuci Darah Indonesia (KPCDI) Tony Richard Samosir, yang diajukan pada 2 Januari 2020.

BPJS Kesehatan
Perusahaan
BPJS Kesehatan merupakan salah satu badan hukum yang bertugas menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.
Lihat Selengkapnya
BPJS Kesehatan
BPJS
Perusahaan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
Lihat Selengkapnya
BPJS