Bamsoet Sepakat Ambang Batas Parlemen Jadi 7 Persen

Liputan6.com, Jakarta - Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet menyetujui usulan beberapa partai politik yang meminta ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dinaikkan menjadi tujuh persen. Usulan itu antara lain didukung Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.

"Saya setuju apa yang disampaikan oleh Ketua Umum untuk mengusulkan tujuh persen dan sejalan juga dengan apa yang disampaikan oleh Nasdem," kata pria yang karib disapa Bamsoet itu di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/3/2020).

Ihwal kekhawatiran beberapa pihak akan kurangnya keterwakilan rakyat bila PT dinaikkan, Bamsoet menyebut hal itu tidak beralasan. Menurut dia, kendati PT dinaikkan, keterwakilan partai politik dari berbagai aliran bisa tertampung.

"Nggak dong, nggak berkurang. Masyarakat bisa milih partai yang ada. Pasti ada nasionalis, agama pasti adalah," kata dia.

"Golkar nasionalis, ada agamis, ada partai Islam, semu terwakililah," imbuh dia.

Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS khawatir jika usulan Partai Golkar dan Partai Nasdem untuk menaikkan ambang batas parlemen menjadi 7 persen akan banyak rakyat yang aspirasinya tidak terwakili di DPR. Sebab, hanya akan ada beberapa partai saja yang bisa lolos ambang batas tersebut.

"Kami setuju untuk dinaikkan tetapi kalau tujuh persen akan terlalu banyak rakyat yang tidak terwakili. Dan kalau rakyat tidak terwakili, nama DPR Dewan Perwakilan Rakyat tidak jadi tepat," kata Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (10/3/2020).

Menurut dia, jangankan tujuh persen, enem persen pun rasanya akan begitu sulit bagi sebagian besar partai untuk bisa lolos. Berkaca pada perolehan suara dalam Pemilu 2019, ia mengungkapkan hanya ada beberapa partai yang sampai pada perolehan suara tujuh persen.

"Selebihnya di bawah tujuh persen, jadi menurut saya tiga dan empat partai itu belum mewakili realita tentang pengelompokan politik di masyarakat," ucapnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ambang batas parlemen sebanyak 4 persen dianggap jadi beban berat untuk partai-partai baru. Terancam layu sebelum berkembang usai Pileg 2019?

2 dari 2 halaman

Diminta Bijaksana

Hidayat Nur Wahid meminta para pihak yang mengusulkan kenaikan hingga tujuh persen itu bersikap bijak. Karena keterwakilan rakyat Indonesia tidak melulu ditentukan oleh partai yang perolehan suaranya di atas tujuh persen.

"Rakyat Indonesia itu terdiri dari begitu banyak pluralitasnya, ragam suku, ragam budaya, ragam afiliasi politik, ragam ormas kalau pun naik saya setuju naik, tapi saya kira angka lima persen itu sudah sangat rasional," kata dia.

Menurut jebolan Pondok Modern Gontor Darussalam itu, angka lima persen dirasa begitu ideal karena akan memperluas keterwakilan rakyat dalam parlemen.

"Kalau lima persen itu nanti akan memungkinkan keterwakilan yang lebih luas, dan wakil dengan cara itu maka keinginan untuk kemudian mengkonsolidasikan demokrasi bisa tetap bisa tercapai," jelasnya.