Tak Ada Lockdown di Indonesia

Negatif Corona, Satu WNA Dipulangkan dari RSPI Sulianti Saroso — Petugas menyiapkan mobil ambulans untuk membawa pasien terduga virus corona di RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso, Sunter, Jakarta Utara, Kamis (5/3/2020). Satu WNA terindikasi virus corona diizinkan pulang setelah hasil pemeriksaan, WNA itu negatif corona. (merdeka.com/Imam Buhori)

Liputan6.com, Jakarta Jumlah pasien positif corona terus menunjukkan tren kenaikan. Sejak diumumkan ada dua orang positif covid-19 pada Senin 2 Maret 2020 lalu, hingga kini angka itu meningkat drastis.

Dalam kurun waktu 2 pekan, tercatat per hari ini, Senin 16 Maret 2020, jumlah pasien positif Covid-19 melonjak menjadi 134 orang.

Suara agar Indonesia mengambil langkah lockdown pun bergaung. Hal ini sebagai langkah agar virus tersebut tidak menyebar secara massif sehingga korban yang terpapar akan dapat ditekan.

"Beberapa negara telah melakukan isolasi massal atau lockdown bagi aktivitas warganya terkait pencegahan virus corona (Covid-19). Namun, meski jumlah kasus positif Covid-19 yang terus bertambah, Indonesia belum juga menerapkan kebijakan tersebut," kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad , Senin (16/3/2020).

Ia meminta kepada pemerintah agar terus berkoordinasi dan berkomunikasi secara intensif dengan Badan Kesehatan Dunia (WHO) dalam menangani penyebaran virus corona atau Covid-19.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Saleh Partaonan Daula mendesak pemerintah mengkaji wacana lockdown Indonesia. Menurut Saleh, kajian bisa dilakukan dengan mengundang para ahli virus demi memiminalisir kian tersebarnya Virus Corona atau Covid-19.

"Pasalnya, wacana lockdown itu sudah banyak diusulkan oleh berbagai kalangan. Tidak hanya kalangan awam, usulan itu juga disebutkan oleh ahli dan akademisi," ujar Saleh kepada Liputan6.com, Sabtu (14/3/2020).

Salah satu ahli virus yang meminta pemerintah segera melakukan lockdown menurut Saleh adalah ahli dari Universitas Indonesia. Namun Saleh tak menyebutkan nama ahli tersebut.

"Saya membaca salah satu postingan medsos salah seorang ahli virus Universitas Indonesia. Dengan tegas, dia menyatakan agar Indonesia segera melakukan lockdown. Katanya, itu salah satu cara untuk memudahkan penanganan masalah pandemi seperti ini," kata Saleh.

Menurut Saleh, usulan lockdown tak ada kaitannya dengan politik. Hal itu murni atas nama kemanusiaan untuk melindungi masyarakat dari Corona yang sudah menjadi pandemi global.

Sementara itu, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menilai penyebara corona merupakan kondisi yang berbahaya. Terlebih WHO telah menaikkan status penyebaran virus Covid-19 ini ke level pandemik.

"Ini sudah begitu urgent, ini musuh yang tak kelihatan dan bahaya yang tidak ketahuan," kata JK.

Untuk menekan penyebaran virus corona, JK menilai positif langkah lockdown. Namun, harus ada kesiapan matang bila ingin menerapkan hal itu.

"China berhasil memperlambat meski tidak mencegah 100%. Lockdown itu harus sangat disiplin negara yang bisa melaksanakan itu, Indonesia kalau diinstruksikan pasti bisa, tapi harus siap memang seperti ekonominya, dan macam-macam lainnya," JK menandaskan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Seorang pasien yang dirawat terkait virus corona di RSPI Sulianti Saroso meninggal dunia. Hal ini diungkapkan oleh Dirut RSPI Mohammad Syahril.

2 dari 2 halaman

Tak Ada Lockdown

Dalam kunjungannya di Terminal 3, Bandara Soekarno Hatta, Tangerang-Banten, Jumat 13 Maret 2020, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan pemerintah tidak mengambil kebijakan lockdown seperti negara lain.

"Belum terpikir ke arah sana," kata Jokowi.

Penegasan itu kembali disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Bogor, Senin (16/3/2020). Ia menyatakan kebijakan itu belum akan diambil saat ini. "Saat ini tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown," tegas Jokowi.

Mantan Gubernur DKI itu juga menegaskan, kebijakan lockdown merupakan ranah Pemerintah Pusat. Sehingga pemerintah daerah tidak memiliki hak untuk mengeluarkan kebijakan tersebut.

Pernyataan Jokowi seakan menutup pintu lockdown bagi pemerintah daerah. Namun begitu, kebijakan semi lockdown ini diterapkan di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat.

Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan, meski belum adanya temuan kasus suspect COVID-19, Pemkab Bogor tetap berupaya memperketat sejumlah lokasi, yang banyak dikunjungi wisatawan asing, khususnya kawasan Puncak dan daerah perbatasan dengan Depok dan Bekasi.

"Kita sepakat sejumlah kawasan wisata di Kabupaten Bogor, seperti wilayah Puncak kita berlakukan Semi Lockdown (semi isolasi)," kata Ade, Minggu (16/3/2020).

Menurutnya, semi lockdown hanya difokuskan terhadap turis asing. Karena tempat-tempat wisata yang berada di wilayah perbatasan Cianjur sampai saat ini masih banyak dikunjungi wisatawan mancanegara terutama dari Timur Tengah.

"Kita sudah komunikasikan secara intensif dengan para pelaku usaha hotel dan restoran di Puncak terkait kebijakan antisipasi wabah Corona ini," ucap Ade.

Ade menerangkan, pertimbangan diberlakukan semi lockdown agar industri pariwisata di kawasan Puncak tidak mengalami penurunan drastis imbas virus corona yang terus merebak di Indonesia.

"Seandainya di lockdown total selama dua minggu, kasihan mereka mau cari makan dari mana, kebanyakan pekerja harian. Mending kalau ada yang ngejamin, mereka diam di rumah selama dua Minggu, kemudian disediakan berasnya dan ini lauk-pauknya. Masa kita harus membiayainya, kan tidak mungkin," kata dia.

Meski begitu, pihaknya tetap akan melakukan pemantauan dan pengawasan secara ketat terhadap para wisatawan mancanegara maupun domestik yang datang ke wilayah tersebut. Langkah ini untuk mengurangi penyebaran virus yang belum ada obatnya itu.

"Semi lock down ini juga supaya kita khususnya warga lebih aware terhadap pola hidup bersih dan sehat (PHBS)," ucapnya.