Cegah Penyebaran Covid-19, Jokowi Minta Rapid Tes Dilakukan hingga Larang Ekspor Masker

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kepada para tim satuan gugus tugas Covid-19 agar segera melakukan tes massal atau rapid test dengan cangkupan yang cukup luas. Hal tersebut, kata Jokowi, untuk mencegah dan mendeteksi awal seseorang terpapar virus Corona.

"Segera lakukan rapid test dengan cakupan lebih besar agar deteksi dini indikasi awal seseorang terpapar Covid-19 bisa dilakukan," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait 'Laporan Tim Gugus Tugas Covid-19' melalui teleconference, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2020).

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga meminta agar alat tes diperbanyak. Tidak hanya itu, dia juga meminta agar melibatkan rumah sakit pemerintah BUMN, Pemda, serta RS TNI/Polri.

"Saya minta alat diperbanyak dan diperbanyak tempat-tempat untuk melakukan tes dan melibatkan RS baik pemerintah, BUMN, Pemda, RS TNI Polri, dan swasta, dan lembaga riset yang dapatkan rekomendasi Kemenkes," ungkap Jokowi.

Jokowi juga meminta agar kebijakan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah tidak disalahgunakan untuk liburan ke tempat-tempat wisata. Jokowi mengatakan, dalam satu pekan ini, kawasan Puncak dan Pantai Carita ramai dikunjungi.

"Kebijakan belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah jangan sampai kebijakan ini dilihat sebagai sebuah kesempatan untuk liburan. Saya lihat sabtu minggu kemarin di pantai carita, di puncak lebih ramai dari biasanya," kata Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta agar masyarakat mengikuti imbauan pemerintah untuk menghindari tempat keramaian. Imbauan itu dikeluarkan untuk menekan penyebaran virus corona Covid-19.

"Hal ini (ke tempat keramaian) akan memunculkan sebuah keramaian yang berisiko memperluas penyeberan Covid-19," jelas Jokowi.

Dia juga meminta agar masyarakat juga mengikuti imbauan pemerintah untuk social distancing (pembatasan sosial). Termasuk, saat di transportasi publik dan bandara.

"Saya minta diterapkan secara ketat menjaga jarak di area publik, termasuk dalam transportasi publik, di bandara, stasiun, pelabuhan, terminal bus, untuk cegah penularan," ucap Jokowi.

Jokowi mengakui bahwa kebijakan social distancing atau pembatasan sosial akibat virus corona (COVID-19) berdampak kepada para pelaku usaha.

Untuk itu, Jokowi meminta menteri terkait menjalankan kebijakan insentif bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Saya minta Menko Perekonomian dan kementerian terkait segera menjalankan kebijakan insentif ekonomi. Utamanya bagi pelaku usaha, lebih khusus lagi pelaku UMKM yang terkena dampak penyebaran covid-19," jelas Jokowi.

Kendati begitu, dia juga mengimbau para pelaku usaha melakukan sejumlah inovasi menyusul kebijakan social distancing yang dikeluarkan pemerintah saat ini. Misalnya, dengan melakukan pelayanan jarak jauh dengan internet.

"Walaupun ada kebijakan pengurangan interaksi saya minta pelaku usaha, pelaku UMKM bisa memaksimalkan penggunaan pelayanan dengan online," ujar Jokowi.

Selain itu, Jokowi meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan insentif kepada tenaga medis yang menangani pasien positif Covid-19.

"Saya minta Menkeu ini juga pemberian insentif bagi para dokter, perawat dan jajaran rumah sakit yang berpihak dengan penanganan Covid-19 ini," kata Jokowi.

Menurut dia, para dokter dan perawat berada di garda terdepan dalam menangani virus corona. Sehingga, mereka harus dilindung Alat Perlindungan Diri (APD) agar tidak terpapar corona.

"Pastikan ketersediaan APD karena mereka berada di garis terdepan sehingga tak terpapar," jelas Jokowi.

Jokowi meminta agar lembaga dan tokoh-tokoh agama dilibatkan untuk mencegah penyebaran virus Corona Covid-19. Khususnya, mencegah potensi penyebaran virus Corona di kegiatan keagamaan.

"Selain itu, saya minta juga Gugus Tugas untuk mengajak lembaga-lembaga keagamaan, tokoh-tokoh agama untuk bersama-sama mencegah potensi penyebaran Covid-19 di kegiatan-kegiatan keagamaan," kata Jokowi.

Jokowi juga meminta Gugus Tugas Covid-19 melakukan evaluasi kegiatan keagamaan. Terlebih, kegiatan yang melibatkan banyak orang.

"Kita harus mengevaluasi penyelenggaraan acara keagamaan yang melibatkan banyak orang," ucap Jokowi.

Jokowi meminta pada tim satuan gugus tugas Covid-19 untuk menyiapkan rencana kontingensi kesiapan layanan rumah sakit untuk pasien corona.

"Baik rumah sakit rujukan yang sudah ditetapkan juga mobilisasi rumah sakit yang lain, baik milik BUMN, TNI/Polri, rumah sakit swasta, dan juga rumah sakit darurat apabila diperlukan," kata Jokowi.

Jika diperlukan, kata Jokowi, bisa memanfaatkan Wisma Atlet di Kemayoran dan hotel milik BUMN untuk isolasi pasien Covid-19.

"Ini kapasitasnya cukup besar, kalau enggak keliru 15.000 dan hotel BUMN yang juga bisa dipakai," ujar dia.

Kemudian, kata Jokowi, rencana kontingensi ini juga harus disiapkan sampai ke daerah termasuk percepatan pembangunan rumah sakit di Pulau Galang, di Kepulauan Riau.

"Rencana kontingensi ini harus disiapkan di daerah termasuk percepatan pembangunan RS di Pulau Galang di Kepri," ungkap Jokowi.

Jokowi memerintahkan jajarannya untuk menghentikan ekspor alat kesehatan, seperti masker dan hand sanitizer, demi mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19) di Indonesia.

Larangan itu lantaran Jokowi ingin memastikan ketersediaan alat-alat kesehatan di dalam negeri.

"Saya minta kebutuhan alat-alat kesehatan seperti masker dan hand sanitizer dipastikan tersedia. Untuk ekspor masker dan alat-alat kesehatan yang diperlukan untuk ini lebih baik disetop terlebih dahulu. Pastikan terlebih dulu stok dalam negeri cukup," jelas Jokowi.

Hal serupa juga berlaku untuk ketersediaan bahan baku untuk memproduksi alat kesehatan. Jokowi meminta agar ketersediaan bahan baku untuk produksi alat-alat kesehatan tak terganggu di tengah pandemi Corona ini.

"Kemudian juga ketersediaan bahan baku untuk produksi alat-alat kesehatan yang diperlukan dalam menghadapi situasi ini," tutur dia.