UN Dibatalkan, DPR Minta Kemendikbud Keluarkan Petunjuk Teknis Kelulusan Siswa

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo memutuskan untuk meniadakan Ujian Nasional tahun ini. Hal ini guna mencegah persebaran virus Covid-19.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X, Hetifah Sjaifudian menyatakan pihaknya mengapresiasi langkah tersebut.

"Saat ini prioritas kita semua adalah keselamatan masyarakat, terutama anak-anak kita. Jika UN tetap dilaksanakan, potensi penyebarannya besar sekali karena akan banyak orang berkumpul," kata dia di Jakarta, Selasa (24/3/2020).

Hetifah menambahkan, evaluasi dan penentuan kelulusan siswa dapat dilakukan dengan cara-cara lainnya.

"Ada beberapa opsi, antara lain ujian tertulis secara online, proyek akhir tahun, nilai rapot sebelumnya, dan lain-lain. Hal ini sebaiknya diserahkan kepada masing-masing sekolah untuk memilih opsi yang paling sesuai dengan keadaan siswanya," ujar Hetifa.

Dia pun mengharapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) segera mengeluarkan petunjuk teknis (juknis). Dengan demikian, tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.

"Sudah banyak pertanyaan yang masuk ke saya terkait pembatalan UN ini. Saya harap Kemendikbud segera menerbitkan juknis agar tidak menimbulkan kebingungan lebih lanjut di masyarakat," tegasnya.

Wakil ketua umum Partai Golkar ini pun menyarankan, sebaiknya Kemendikbud mempertimbangkan masukan masyarakat dalam penyusunan juknis ini.

"Masukan publik sangat diperlukan agar penilaian dapat berlangsung baik dan adil. Masyarakat dan sekolah yang lebih paham prakteknya, input-inputnya harus diakomodir," jelas dia.

Dia pun mendukung realokasi anggaran terkait penanggulangan virus Covid-19. Beberapa anggaran yang direalokasikan antara lain adalah untuk optimalisasi Perguruan Tinggi Kesehatan dan Rumah Sakit Pendidikan dalam menangani corona, program pencegahan penyebaran di sekolah, serta persiapan relawan penanganan Covid-19 yang berasal dari mahasiswa.

"Dalam kondisi wabah ini seluruh pihak harus bekerjasama menanganinya, tidak boleh egosektoral. Tidak mungkin jika hanya Kementerian Kesehatan saja yang menangani, anggarannyapun tidak akan cukup. Oleh karena itu kita sangat dukung Kemendikbud yang mau berperan aktif dalam penanganan wabah ini, bukan hanya secara anggaran tapi juga program-program," papar dia.

Saksikan video di bawah ini: