Sukses

Kemendagri: DKI Sebar Alat Rapid Test di Seluruh Puskesmas

Nantinya masyarakat akan ditangani terlebih dahulu yaitu yang masuk dalam list kontak tracing. Atau masyarakat yang melakukan kontak dekat dengan pasien positif Corona.

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Managemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kementerian Dalam Negeri, Safrizal Za mengatakan, Pemprov DKI Jakarta telah membagikan rapid tes kepada puskesmas-puskesmas di wilayah Jakarta. Hal tersebut dilakukan untuk pencegahan pandemi virus Corona atau Covid-19 yang semakin bertambah.

"Tadi malam pemerintah DKI Jakarta telah membagi rapid test ini kepada puskesmas-puskesmas yang ada di seluruh DKI Jakarta," kata Safrizal di BNPB, Jakarta, Rabu (25/3/2020).

Dia menjelaskan, nantinya masyarakat akan ditangani terlebih dahulu yaitu yang masuk dalam list kontak tracing. Atau masyarakat yang melakukan kontak dekat dengan pasien positif Corona.

"Misal DKI Jakarta, yang akan dilakukan rapid test pertama adalah orang-orang yang masuk ke dalam long list atau orang-orang yang selama ini melakukan kontak dekat dengan pasien yang sudah positif," ungkap Safrizal.

Dia mengakui, saat ini rapid test masih terbatas bisa dilakukan oleh masyarakat. Sebab itu, dia menjelaskan jika masyarakat yang memiliki gejala ringan dan sedang akan ditangani oleh rumah sakit rujukan.

"Masyarakat yang memiliki gejala awal, ringan sampai sedang nanti akan ditangani juga di rumah sakit rumah sakit rujukan tertentu. Jadi perlu juga diketahui bagi masyarakat pengadaan rapid test dikategorikan dalam berbagai macam," kata Safrizal.

 

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

2 dari 2 halaman

Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Logistik Warga

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) memikirkan kondisi warganya selama masa pandemi virus Corona atau Covid-19.

Direktur Managemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kemendagri Safrizal ZA berharap, Pemda menyiapkan logistik bagi warga yang melakukan sosial distancing, seperti bekerja dan belajar dari rumah.

"Dalam rangka disiplin social distancing, maka masyarakat yang work from home perlu dilakukan pemberian dengan kebutuhan dasar. Pemda perlu menyiapkan kebutuhan masyarakat daerah yang work from home," ujar dia di Graha BNPB, Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2020).

Safrizal menyebut, Pemda bisa mengalokasikan kembali anggaran belanja daerah yang belum dibutuhkan untuk kebutuhan penanganan pencegahan Covid-19.

Menurut Safrizal, anggaran belanja perjalanan dinas dan pertemuan-pertemuan bisa direalokasi untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka mitigasi Covid-19.

"Kegiatan yang tidak penting dilaksanakan sekarang seperti belanja perjalanan dinas, saat ini tengah dilakukan social distancing, maka belanja dinas, meeting atau belanja lainnya bisa direalokasi untuk pencegahan dan penanganan Covid-19," kata dia.

Selain itu, Safrizal juga meminta kepada pemda untuk mengeluarkan anggaran belanja tak terduga yang dimiliki tiap daerah untuk penanganan Covid-19. Menurut Safrizal, setiap daerah memiliki anggaran belanja tak terduga yang nilainya bervariasi tiap daerah.

Anggaran-anggaran tersebut, menurut Safrizal, selain untuk kebutuhan warga selama social distancing, bisa juga untuk menyiapkan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis di daerah.

"Ini harus segera diambil tindakan-tindakan sambil menghitung keperluan APD bagi petugas kesehatan," kata dia.

 

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka