HEADLINE: Ujian Nasional Ditiadakan karena Corona Covid-19, Bagaimana Persyaratan Kelulusan Siswa?

Anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa Amaliah mengapresiasi keputusan peniadaan Ujian Nasional 2020 terutama mencegah penularan Covid-19. Namun demikian, ada konsekuensi lanjutan, yaitu Kemendikbud harus membuat Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis).

Dia pun mempertanyakan penilaian kelulusan nantinya dari apa. Karena sudah ada sekolah yang menggelar UN, tapi ada juga yang belum. Kemudian untuk SMK, kelulusannya menghasilkan sertifikasi kompetensi. Akan tetapi, kompetensi tidak bisa mengandalkan teori, harus praktik.

"Gimana itu caranya? Kan nggak bisa ngumpulin orang kan. Perjalanan ke tempat tesnya saja berpotensi penularan," kata Ledia kepada Liputan6.com, Kamis (26/3/2020).

Politikus PKS ini juga mempertanyakan bagaimana nantinya pelajar bisa meneruskan pendidikan. "Misalnya habis 6 SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke perguruan tinggi, bagaimana cara seleksinya supaya bisa masuk?" tanya dia.

Maka dari itu, menurut Ledia, Surat Edaran Nomor 4 tahun 2020 yang dikeluarkan Mendikbud harus dijabarkan secara teknis karena kenyataan di lapangan berbeda-beda. 

Lalu apakah penentu kelulusan di SE tersebut sudah proporsional? Dia mengatakan, harus ada bagian kewenangan sekolah yang menentukan, kemudian juga harus dipastikan ke sekolah bahwa tidak boleh mengumpulkan orang.

"Itu juga harus dipertimbangkan. Jadi bisa dengan nilai rapotnya kah atau kan guru sudah lihat kan perkembangan siswa yang bersangkutan. Jadi banyak hal lah yang mesti diterjemahkan (SE) supaya tidak salah paham sekolah-sekolah," kata dia.

"Tapi yang paling penting juklak juknis nya harus cepat sampai ke sekolah. Karena ini mepet banget. Jadi mekanisme teknis nya harus didetailkan," imbuh Ledia.

Dia menambahkan dalam situasi bencana, belajar itu tidak bisa mengandalkan secara daring atau online. Sebab, akses internet belum merata ke semua wilayah dan masyarakatnya. Apalagi ada yang memilih menggunakan uang untuk makan daripada membeli kuota internet. Karena itu, pilihan lainnya adalah menggunakan televisi.

"Orang masih nonton TV kok, masih banyak. Jadi bagaimana modul-modul itu disebarluaskan lewat TV, TVRI atau RRI. Plus kita juga minta ada jam-jam di mana itu kayak CSR-nya TV swasta deh. Jadi supaya tetap tersebar luas. Karena mungkin ada di pelosok TVRI nggak masuk, tapi TV swasta masuk," kata dia.

Wakil Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian juga mengapresiasi langkah pemerintah meniadakan UN 2020 karena prioritas saat ini adalah keselamatan masyarakat. Dia pun mengatakan, evaluasi dan penentuan kelulusan siswa dapat dilakukan dengan cara-cara lainnya.

"Ada beberapa opsi, antara lain ujian tertulis secara online, proyek akhir tahun, nilai rapot sebelumnya, dan lain-lain. Hal ini sebaiknya diserahkan kepada masing-masing sekolah untuk memilih opsi yang paling sesuai dengan keadaan siswanya," ujar Hetifa, Jakarta, Selasa 24 Maret 2020.

Dia pun mengharapkan Kemendikbud segera mengeluarkan petunjuk teknis (juknis). Dengan demikian, tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.

"Sudah banyak pertanyaan yang masuk ke saya terkait pembatalan UN ini. Saya harap Kemendikbud segera menerbitkan juknis agar tidak menimbulkan kebingungan lebih lanjut di masyarakat," tegasnya.

Wakil ketua umum Partai Golkar ini pun menyarankan, sebaiknya Kemendikbud mempertimbangkan masukan masyarakat dalam penyusunan juknis ini.

"Masukan publik sangat diperlukan agar penilaian dapat berlangsung baik dan adil. Masyarakat dan sekolah yang lebih paham praktiknya, input-inputnya harus diakomodir," jelas dia.

Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim mendukung peniadaan Ujian Nasional 2020 untuk mencegah penyebaran Covid-19. Apalagi, kata dia, sudah sejak 10 tahun lalu meminta UN dihapuskan.

"Tapi memang UN ini kan tidak diperlukan, tidak lagi menjadi kebutuhan dan tidak ada tidak lanjut juga. Makanya kita anggap UN ini pemborosan anggaran, dalam kondisi pandemi seperti sekarang jauh lebih baik angggaran UN buat penanganan corona," kata Ramli kepada Liputan6.com. Kamis (26/3/2020).

Dia pun menilai, penentuan kelulusan yang tertera dalam Surat Edaran Mendikbud sudah proporsional.

"Cukup portofolio kok sebenarnya dari nilai siswa sementara, 1, 2, 3 sampai 5, kemudian kalau masih sempat dilakukan ujian sekolah silakan dilaksanakan. Kalau pun tidak, dari portofolio nilai saja, buat kelulusan siswa," terang Ramli.

Hal ini kata dia tidak masalah, apalagi sedang dalam kondisi normal, yaitu wabah Covid-19. Data terkini, Kamis 26 Maret 2020, total keseluruhan pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia menjadi 893 orang. Jumlah yang sembuh 35 orang dan meninggal 78 orang.

"Malah kami akan minta penerimaan siswa baru itu jalur prestasinya dihapuskan, karena itu kami kemarin melakukan survei 410 responden kami menemukan bahwa nilai rapot itu sangat rawan dimanipulasi. Jadi untuk penerimaan PPDB pun kami berharap jalur prestasi dihapuskan," kata Ramli.

Ramli pun menyebut, peniadaan UN tidak akan mengganggu penerimaan siswa baru. Peraturan mengenai penerimaan siswa baru bisa tinggal diatur lagi.

Ramli menilai, pandemi Covid-19 ini membuka mata bahwa guru di Indonesia tidak siap melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Hanya ada 10 persen guru mampu melaksanakan pembelajaran jarak jauh yang selama ini dilatih oleh ikatan Guru Indonesia.

"Jadi kita memang dalam 3 tahun terakhir sangat intens mengadakan pelatihan pembelajaran jarak jauh dan itu berguna di tengah kondisi saat ini," kata dia.

"Ya sekitar 90 persen hanya bisa offline, dan saking gagapnya mereka hanya bisa memberikan penugasan. Jadi bikin stres siswa. Jadi ini menyiksa siswa," Ramli menandaskan.

Kementerian Agama memastikan, Ujian Nasional (UN) bagi Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) ditiadakan. Hal ini menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo dan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).

"UN jenjang MTs dan MA tahun pelajaran 2019/2020 dibatalkan. Untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, tidak lagi menggunakan nilai UN sebagaimana tahun sebelumnya," terang Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kemenag, Umar melalui keterangan tertulisnya, Rabu 25 Maret 2020.

Kebijakan yang sama berlaku juga bagi pelaksanaan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) MA dan MTs. Menurut Umar, UAMBN ditiadakan bagi madrasah yang belum menyelenggarakannya.

Sementara bagi madrasah yang telah melaksanakan, maka pesertanya akan mendapatkan Sertifikat Hasil UAMBN (SHUAMBN). SHUAMBN dapat dicetak langsung oleh madrasah melalui aplikasi UAMBN-BK.

Umar menjelaskan, Panitia UAMBN Kanwil Kemenag Provinsi dapat mengunduh hasil UAMBN-BK jenjang MA dan MTs pada laman uambnbk.kemenag.go.id mulai 26 Maret 2020. Selanjutnya hasil UAMBN-BK didistribusikan kepada MA dan MTs di wilayahnya dalam bentuk soft file.

"Nilai UAMBN yang sudah dihasilkan hanya diperlukan untuk pemetaan kompetensi siswa madrasah dan tidak digunakan sebagai prasyarat kelulusan dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya," jelas Umar.

Karena tidak ada UN, Umar menjelaskan bahwa ujian madrasah untuk kelulusan berpedoman pada SK Dirjen Nomor 247 Tahun 2020 tentang POS Ujian Madrasah. Dalam konteks saat ini, ujian madrasah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali bagi yang telah melaksanakannya beberapa waktu lalu.

Sebagai ganti, kata Umar, ujian madrasah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio dari nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya. Umar menjelaskan bahwa ujian bisa dilakukan dalam bentuk penugasan, tes daring (bila memungkinkan), atau bentuk asesmen lainnya yang memungkinkan ditempuh secara jarak jauh atau daring.

"Ujian madrasah dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu dipaksakan mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh," terang Umar.

"Madrasah yang telah melaksanakan ujian, dapat menggunakan nilainya untuk menentukan kelulusan siswa," sambung dia.

Sementara bagi mereka yang berada di jenjang madrasah, Umar menjelaskan beberapa ketentuan dalam menentukan kelulusan. Pertama, lanjut Umar kelulusan Madrasah Ibtidaiyah (MI) ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal). Nilai semester genap kelas 6, bila ada, dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan;

"Kedua, kelulusan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap kelas 9 dan kelas 12, bila ada, dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan," terangnya.

Ketiga, rumus perhitungan nilai kelulusan siswa pada semua tingkatan (MI,MTs, dan MA) dapat ditentukan oleh madrasah.

Penetapan waktu kelulusan siswa madrasah, kata Umar dapat ditentukan oleh madrasah dengan menyesuaikan ketetapan waktu di lingkungan pendidikan suatu daerah yg dikoordinir oleh Dinas Pendidikan bersama Kanwil Kemenag atau Kantor Kemenag Kabupaten/Kota.

"Ketentuan yang sama juga berlaku untuk pelaksanaan ujian akhir semester atau kenaikan kelas," tukasnya.

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta mengikuti keputusan pemerintah pusat untuk membatalkan UN pada 2020 ini di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.

Pembatalan tersebut juga tertuang pada Surat Edaran Nomor 32/SE/2020 tentang pembelajaran di rumah (home learning) pada masa darurat Covid-19 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI, Nahdiana pada Selasa (24/3/2020).

"Pelaksanaan Ujian Nasional (UN)di Satuan Pendidikan dibatalkan," kata Nahdiana dalam surat edaran tersebut.

Sedangkan untuk kriteria penentu kelulusan siswa akan diatur dalam petunjuk teknis (juknis). Selain kelulusan siswa, juknis juga mengatur terkait pelaksanaan Ujian Sekolah hingga kenaikan kelas.

"(Juknis) masih dalam kajian," kata Kepala Subbagian Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sonny Juhersoni.

**Ayo berdonasi untuk perlengkapan medis tenaga kesehatan melawan Virus Corona COVID-19 dengan klik tautan ini.