Antisipasi Penyebaran Corona Covid-19 di Lapas, Ini Saran DPR untuk Menkumham

Sahroni lebih jauh mengingatkan jangan sampai pemerintah menjadi bagian dari kejahatan kemanusian apabila lalai dan membiarkan persoalan over kapasitas di lapas menjadi sumber malapetaka bagi penghuninya.

Sebelumnya, pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah juga telah meminta anggota DPR untuk segera bertindak. Gerak cepat dengan mengesahkan UU dinilai bisa menyelamatkan ribuan narapidana yang ada didalam lapas dan rutan.

"Mau tidak mau RUU pemasyarakatan harus segera disahkan, dan justru ini harus menjadi prioritas dan mendesak. Karena dengan adanya UU itu nantinya akan mencabut PP No.99," katanya.

Dikatakan Trubus, masalah RUU Pemasyarakatan ini sudah mendesak semua untuk segera di sahkan. Dan hal ini bukan hanya masalah over kapasitas, namun masalah lain seperti Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional kekurangan.

Dengan disahkannya UU Pemasyarakatan Trubus berharap hal itu berpengaruh terhadap pencegahan atas covid 19. Pasalnya, instruksi terkait sosial distance sama sekali tak berjalan di lapas maupun di rutan.

"Kebijakan sosial distance tidak akan berjalan baik, karena didalam lapas bila diberi jarak satu atau dua meter itu tempatnya juga tak akan cukup, mau ditaruh dimana," ujarnya.

Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan surat mekanisme perpanjangan masa penahanan selama penyebaran virus Corona di Indonesia.

Hal ini merujuk terhadap surat edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 mengenai pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan virus Corona atau Covid-19.

Surat tersebut mengatur beberapa opsi mengenai perpanjangan masa penahanan. Pertama, pengalihan masa penahanan tersangka ataupun terdakwa selama pandemi Corona.

"Perlu kiranya segera diambil langkah untuk mengalihkan jenis penahanan tersangka atau terdakwa dari penahanan rutan ke penahanan rumah dan penahanan kota," ucap Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dalam siaran persnya, Jumat (27/3/2020). 

Jenis penahanan ini diatur dalam Pasal 22 KUHAP.

Opsi kedua, jika memungkinkan masa penahanan tersangka atau terdakwa diperpanjang.

Sedangkan opsi terakhir, persidangan tetap dilaksanakan jika para tersangka atau terdakwa tidak memungkinkan untuk diperpanjang masa penahanannya.

"Sidang perkara pidana bisa dilakukan di rutan atau lapas melalui video conference," ungkap Yasonna.