HEADLINE: Usulan Karantina Wilayah Saat Pandemi Corona, Siapkah Indonesia?

Presiden Joko Widodo atau Jokowi belum memutuskan penerapan lockdown atau karantina wilayah menyusul kasus penyebaran virus Corona Covid-19 yang terus meningkat. Jokowi saat ini memerintahkan jajarannya untuk menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sesuai dengan UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

"Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing, dilakukan lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif lagi," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas melalui video conference dari Istana Kepresidenan Bogor, Senin (30/3/2020).

Jokowi menambahkan, penerapan kebijakan PSBB juga harus didampingi darurat sipil. "Sehingga tadi sudah saya sampaikan, bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil," katanya.

Jokowi meminta jajaran menterinya menyiapkan aturan pelaksanaan dalam menjalankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Aturan itu akan dijadikan panduan di level provinsi, kabupaten, dan kota.

Jokowi juga mengingatkan agar seluruh kepala daerah memiliki visi yang sama dalam menangani virus Corona. Dalam hal ini, dia menegaskan bahwa karantina wilayah merupakan kebijakan pemerintah pusat.

"Saya ingatkan kebijakan kekarantinaan kesehatan termasuk karantina wilayah adalah kewenangan pemerintah pusat, bukan kewenangan pemerintah daerah," jelasnya.

Di samping itu, dia juga meminta agar seluruh apotek dan toko yang menyuplai kebutuhan pokok tetap buka dan melayani kebutuhan warga. Namun, dia menekankan agar ada penerapan protokol jaga jarak yang ketat.

"Kemudian bagi UMKM, pelaku usaha dan pekerja informal tadi sudah kita bicarakan bahwa pemerintah segera menyiapkan program perlindungan sosial dan stimulus ekonomi," tutur Jokowi.

Sementara itu, Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, menjelaskan, pemerintah masih mempertimbangkan penerapan kebijakan darurat sipil dalam menangani virus Corona (Covid-19). Menurut dia, penerapan darurat sipil adalah langkah terakhir yang diambil pemerintah apabila ke depannya penyebaran virus Corona semakin meluas.

"Penerapan Darurat Sipil adalah langkah terakhir yang bisa jadi tidak pernah digunakan dalam kasus Covid-19," kata Fadjroel dalam keterangan resminya, Senin (30/3/2020).

Saat ini, kata dia, pemerintah menjalankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus Corona. Selain itu, pemerintah juga masih mengupayakan kebijakan physical distancing atau menjaga jarak aman.

"Darurat sipil ini hanya persiapan saja bila keadaan sangat memburuk. Tahapan sekarang adalah PSBB sesuai UU Nomor 6/2018 dilengkapi Pendisiplinan Hukum sesuai Maklumat Kapolri pada 19 Maret 2020," jelas Fadjroel.

Fadjroel mengatakan bahwa Jokowi meminta agar kebijakan pembatasan sosial berskala besar dan physical distancing dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif. Sehingga, dapat memutus mata rantai persebaran Corona.

"Dalam menjalankan Pembatasan Sosial Berskala Besar, pemerintah akan mengedepankan pendekatan persuasif melalui kolaborasi Kementerian Kesehatan, Gugus Tugas Covid-19, Kementerian Perhubungan, Polri/TNI, Pemda dan K/L terkait," ujar dia.

Sejumlah daerah di Indonesia telah menerapkan sejumlah skenario untuk mencegah penyebaran virus Corona semakin meluas di wilayahnya. Daerah-daerah tersebut memang tidak menggunakan istilah local lockdown atau karantina wilayah, karena keputusan itu ada di pemerintah pusat.

Namun mereka telah membatasi akses keluar-masuk di wilayahnya secara ketat. Seperti yang dilakukan Pemprov Sumatera Barat, Pemkab Tolitoli, dan Pemkab Trenggalek.

Beberapa daerah juga telah menyiapkan skenario karantina wilayah sambil menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat. Seperti yang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta dan beberapa wilayah penyangga Ibu Kota.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pihaknya telah mengajukan rencana karantina wilayah kepada pemerintah pusat. Anies juga mengajukan sejumlah sektoral yang akan terus beroperasi bila nanti karantina wilayah berlaku.

"Dalam usulan kami ada beberapa sektor yang tetap berkegiatan energi, pangan, kesehatan, komunikasi, keuangan. Itu yang kita pandang," kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (30/3/2020).

Selain itu, dia juga menyebut telah menyiapkan sejumlah skenario untuk mengatur rencana karantina wilayah. Sebab, kebutuhan pokok harus tetap beroperasi untuk masyarakat.

"Kita mengatur ini semua termasuk menyusun distribusi logistik untuk masyarakat," ucapnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengharapkan segera ada titik temu hukum untuk pelaksanaan karantina wilayah. Sebab, saat ini jumlah pasien terkait virus Corona atau Covid-19 terus naik.

"Kita berharap ada ketetapan hukum, sehingga kita bisa lakukan penegakan atau enforcement," jelas Anies Baswedan.

Lebih lanjut Anies menyatakan, Pemprov DKI Jakarta sejatinya telah melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) terkait virus Corona atau Covid-19.

"Tadi Bapak Presiden memberikan arahan mengenai pembatasan sosial berskala besar dan itu sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Jakarta dua pekan ini sudah melaksanakan," kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (30/3/2020).

Pembatasan itu, kata Anies, mulai dari pelaksanaan kegiatan belajar sekolah yang dilakukan di rumah masing-masing hingga bekerja di rumah atau work from home.

"Kemudian pembatasan kegiatan keagamaan, lalu kegiatan di tempat umum dan fasilitas umum. Ini adalah contoh yang sudah dua pekan ini kita lakukan," ucapnya.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, pihaknya telah melakukan sejumlah kajian terkait rencana karantina wilayah. Opsi pembatasan akses keluar-masuk wilayah Jakarta juga telah disiapkan.

"Jadi berbagai opsi itu misalnya yang dilarang angkutan umum, pribadi, tidak termasuk (angkutan) barang. Itu opsinya bagaimana distribusi logistik dan opsi-opsi itu kita lakukan," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo saat dihubungi Liputan6.com, Senin (30/3/2020).

Bila pelaksanaan karantina wilayah berjalan, dia mengatakan, rencananya transportasi publik di dalam kota masih tetap beroperasi seperti biasa. 

Menurut Syafrin, yang dilarang yakni orang keluar dari wilayah Jakarta. Begitu juga sebaliknya, orang dari luar dilarang masuk ke wilayah Jakarta.

"Namanya karantina wilayah itu kan orang di Jakarta enggak boleh keluar dan dari luar enggak boleh masuk ke Jakarta," ucapnya.

Selain itu, Syafrin menyatakan, terdapat opsi lainnya dalam pengajuan karantina wilayah di Ibu Kota, yakni pertimbangan dilakukan hingga di kota-kota penyangga Jakarta.

"Ada interland Jakarta yang menjadi satu kesatuan wilayah namanya Jabodetabek. Sehingga perlu dipertimbangkan karantina wilayah apakah dalam Jakarta atau termasuk interland-nya," katanya.

Persiapan juga telah diperlihatkan aparat kepolisian menyambut rencana penerapan karantina wilayah. Hal itu terlihat saat beredar surat perintah penutupan jalan keluar-masuk Jakarta.

Dalam surat telegram yang ditandatangani Kepala Biro Operasi (Karo Ops) Polda Metro Jaya Kombes Marsudianto itu, memerintahkan Kabagops di tiap polres membuat rencana pengamanan penutupan jalan atau pengalihan arus kendaran yang keluar atau masuk ke Jakarta.

Terkait hal itu, Kabid Humas Polda Metro Kombes Yusri Yunus menjelaskan, telegram itu terkait permintaan data ke masing-masing wilayah karena mau ada rencana latihan simulasi menanggapi situasi sekarang ini.

"Kita latihan simulasi situasi sekarang ini. Jadi kita minta data di masing wilayah, kumpulkan, rapatkan dibikin pelatihan bersama. Jadi besok-besok apa pun yang terjadi kita sudah siap," kata Yusri saat dihubungi, Minggu (29/3/2020).

Yusri menegaskan, Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini masih social distancing atau physical distancing. Tidak ada kebijakan terkait karantina wilayah atau lockdown.

 "Jakarta belum mengenal karantina. Kalau pemerintah mau laksanakan silakan. Tapi kan kita harus latihan dulu, tidak bisa lockdown," ucap dia.