PKS: Kebijakan Darurat Sipil Kurang Tepat untuk Atasi Corona

Liputan6.com, Jakarta Langkah terbaru Presiden Jokowi dalam penanganan wabah Corona atau Covid-19, yaitu pembatasan sosial skala besar dan wacana penerapan status darurat sipil, direspons oleh berbagai pihak. Termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Juru Bicara PKS Ahmad Fathul Bari mengatakan kebijakan darurat sipil dinilai kurang tepat untuk atasi virus Corona.

"Muncul pertanyaan ketika Presiden Jokowi menyinggung wacana penerapan Darurat Sipil, yang kemungkinan diterapkan dengan menggunakan payung hukum Perppu No. 23 Tahun 1959", ungkapnya di Jakarta, Selasa (31/3/2020).

Fathul menilai hal itu tidak relevan dengan kondisi wabah Corona saat ini. Bahkan terkesan dianggap sebagai upaya lepas tangan pemerintah dengan tanggung jawab lebih besar dalam mengambil langkah yang lebih tepat sebagaimana yang diamanahkan dalam UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Perppu tersebut, kata dia, bisa menimbulkan masalah baru jika disalahgunakan penerapannya. Karena memungkinkan adanya langkah yang kurang sesuai dengan semangat demokrasi yang menjadi amanat Reformasi 1998.

"Kami menilai wacana darurat sipil tidak tepat, bahkan kami akan menentang keras jika status itu malah membuka ruang penyalahgunaan wewenang dan langkah represif dibanding upaya penanganan wabah Covid-19 yang lebih baik," ujar Fathul.

Menurut dia, payung hukum yang relevan sudah ada melalui status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang diatur dalam UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. "Jadi pemerintah jangan aneh-aneh malah melirik status darurat sipil," tegas Fathul.

"Langkah penanganan yang lebih masif dan sistematis sebetulnya sudah disediakan payung hukumnya dan diatur secara detail dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yang salah satunya perlu diawali dengan langkah Pemerintah Pusat dalam menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat sesuai Pasal 10 UU 6/2018," ucapnya.

PKS pun menilai, arahan Presiden Jokowi terkait pembatasan sosial skala besar yang menjadi bagian dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 menjadi terkesan tidak jelas, karena saat ini pemerintah pusat belum menetapkan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat tersebut.

"Padahal jika kita merujuk UU No. 6/ 2018, dalam Pasal 59 ayat 1 sudah sangat jelas dinyatakan bahwa 'Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan bagian dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat'," ujar Fathul.

Belum lagi soal desakan berbagai pihak agar pemerintah melakukan lockdown atau dalam UU itu disebutkan sebagai Karantina Wilayah. "Seharusnya pemerintah fokus saja jalankan UU tersebut dan segera buat aturan pelaksananya jika belum lengkap, lalu tinggal dijalankan sesuai UU dan aturan lainnya," ujar Fathul.

"Misalnya Karantina Wilayah, segera rampungkan peraturan pemerintah terkait hal tersebut, bukan malah seolah mau melepaskan tanggung jawab lalu menyampaikan wacana darurat sipil," ungkapnya.

Menurut Fathul, tidak tegasnya dan tidak jelasnya langkah dan orientasi kebijakan pemerintah bahkan membuat sebagian kepala daerah di Indonesia mengambil langkah antisipatif yang seolah dilakukan tanpa komando dan tanpa koordinasi dengan pemerintah.

"Kami mendesak pemerintah untuk mengambil kebijakan yang lebih tepat dan jelas orientasinya, serta menggunakan payung hukum yang lebih relevan, agar bisa menyelamatkan masyarakat melewati masa-masa sulit menghadapi wabah Covid-19 ini, bukan malah memperlihatkan ketidakjelasan orientasi dan ketidakberpihakan kebijakannya terhadap masyarakat kita," ujar Fathul.

**Ayo berdonasi untuk perlengkapan medis tenaga kesehatan melawan Virus Corona COVID-19 dengan klik tautan ini.

Saksikan video pilihan di bawah ini: