Sukses

Anies Masih Godok Bantuan bagi Warga Terdampak Wabah Corona

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mengkaji rumusan pemberian bantuan terhadap 1,1 juta warganya yang terdampak wabah Corona.

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, jajarannya bersama pemerintah pusat tengah menggodok detail kebijakan terkait pemberian bantuan kepada warga akibat wabah Covid-19 karena infeksi virus Corona.

"Kami bersama dengan pemerintah pusat sedang menggodok detail kebijakan terkait dengan bantuan untuk masyarakat akibat kondisi perekonomian yang menurun," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Selasa (31/3/2020).

Anies juga enggan menjelaskan rencana detail terkait kebijakan tersebut. Dia mengaku pada hari ini pun pihaknya bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju masih melakukan rapat melalui video conference.

"Setelah final, baru nanti kami umumkan mekanismenya, besarannya, dan lain-lain," ucap Anies.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mengkaji rumusan pemberian bantuan terhadap 1,1 juta warganya yang terdampak wabah Corona. Jumlah itu berdasarkan data warga penerima subsidi dari Pemprov DKI selama ini.

Pada konferensi persnya di Balai Kota Jakarta, Anies Baswedan mengakui ada konsekuensi yang tidak mudah bagi warga yang mengandalkan pendapatan secara harian di tengah wabah Corona. Untuk itu, kata Anies, saat ini pihaknya masih mengkaji besaran bantuan yang akan diterima warga penerima subsidi.

"Kita sudah menghitung dan memiliki datanya, merujuk kepada para penerima bantuan-bantuan dari Pemprov DKI, subsidi, ada 1,1 juta orang di Jakarta yang itu semua nanti kita akan secara bertahap memberikan bantuan. Sekarang sedang dirumuskan besaran metode mengikuti perkembangan," ujar Anies di Balai Kota, Jumat 20 Maret 2020.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Imbauan Anies

Selain itu, Anies mengimbau kepada seluruh warga Jakarta agar tidak melakukan belanja berlebih selama kondisi belum stabil. Guna memastikan stok pangan dan kebutuhan tercukupi, Pemprov berkoordinasi dengan TNI dan Polri untuk mengawal penjualan.

Bahkan, Pemprov juga memberlakukan pembatasan pembelian kebutuhan untuk menjaga stabilitas harga agar tidak terjadi lonjakan.