HEADLINE: Darurat Kesehatan Masyarakat dan PSBB Akibat Corona, Bagaimana Penerapan dan Penegakannya?

Sementara itu, Pakar Tata Hukum Negara Margarito Kamis menilai, penerapan pembatasan sosial berskala sosial yang diputuskan pemerintah belum sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Ada urutan yang harus dilalui dalam penerapan opsi tersebut.

"Kalau bicara berdasarkan penanganan corona berdasar UU No 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, tindakan pertama pemerintah adalah darurat kesehatan, deklarasi keluarkan dalam bentuk keppres apakah Indonesia atau daerah tertentu saja. Itu sebagai satu darurat kesehatan, karena penyebaran virus begitu luas, efeknya mematikan sehingga membahayakan kesehatan masyarakat maka perlu dinyatakan darurat," ujar dia kepada Liputan6.com, Rabu (1/4/2020).

Setelah dinyatakan darurat, baru dilakukukan mitigasi. Di fase ini kemudian dilakukan karantina yang di dalamnya ada Pembatasan sosial Berskala Besar. Ini adalah salah satu jenis karantina.

"Tapi sekali lagi, itu harus didahului pernyataan presiden, Keppres. Misalnya daerah ini, Jakarta misal masuk PSBB, karena itu dilakukan tindakan PSBB, kalau itu dilakukan, tidak ada pilihan harus urus rakyat," ujar dia.

"Mengapa? karena UU No 6 Tahun 2018 kalau tak salah Pasal 55 itu mengatur demikian. Kalau pemerintah menetapkan PSBB, sejak saat itu, satu muncul kewajiban pemerintah mengurus rakyat dan sisi lain muncul hak rakyat urus mereka. Ini aturan hukum, ini UU nya," ujar dia.

Secara keseluruhan, lanjut Margarito, efektivitas PSBB berada di tangan pemerintah. Undang-undang juga memberi kewenangan untuk mengambil tindakan represif terhadap siapa pun yang tidak menaati keputusan ini.

"PSBB bukan imbauan makanya supaya efektif dan orang suruh di rumah aja, lah orang mau makan apa? Sebabnya undang-undang itu menyatakan negara mengurus mereka dan diikuti tindakan paksa," jelas dia.

"Jadi PSBB ini sebenarnya sebagian sudah dilakukan pemerintah, cuma karena kurang tegas maka, hanya imbau imbau saja belum paksa. Cuma kalau dipaksa, makan apa rakyat?" demikian Margarito.

Sementara itu, Indonesia Police Watch (IPW) menilai opsi PSBB yang diambil sebagai gambaran sikap gamang Presiden Jokowi. Alasan Jokowi tak semua negara sama dalam menangani Corona sehingga opsi karantina wilayah dan lockdown tidak dipilih.

"Padahal, PSBB itu diambil Jokowi setelah meralat kebijakan darurat sipil yang banyak dikritik publik. Sebab publik berharap, Jokowi fokus dulu pada penerapan UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana dan UU No 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane kepada Liputan6.com, Jakarta, Rabu (1/4/2020).

Dalam PP No 21/2020 tentang PSBB, ada tujuh pasal yang secara umum menjelaskan Percepatan Penanganan Corona. Pasal 1 misalnya, menjelaskan pembatasan kegiatan penduduk untuk mencegah kemungkinan penyebaran virus Corona.

"Anehnya PP PSBB ini tidak mengatur pergerakan orang asing ke Indonesia, terutama kedatangan TKA asal China. Sehingga PP PSBB ini terkesan mendiskriminasi anak bangsanya sendiri dan mengistimewakan orang asing, terutama TKA China," kata Neta.

Akibatnya, lanjut dia, jajaran kepolisian akan sering konflik dengan anak bangsanya sendiri. Alasannya, Polri harus mengamankan Maklumat Kapolri dan PP PSBB. "Jika sudah demikian, pasti masyarakat tidak akan peduli dengan kebijakan PSBB Jokowi," ujar dia.

IPW berharap, Presiden Jokowi tidak bingung dalam menghadapi wabah Corona sehingga PP PSBB bisa bersikap tegas terhadap siapa pun. Jika tidak, PSBB itu hanya memusuhi bangsanya sendiri di tengah wabah Corona. Sebab, masyarakat yang berkumpul melakukan pesta perkawinan, arisan, acara olahraga akan dihalau Polri. Begitu juga warga yang hendak mudik, baik dari Jakarta maupun luar negeri diimbau agar tidak mudik.

"Sementara TKA China bisa bebas lenggang kangkung masuk hingga ke pedalaman Indonesia. Ini menunjukkan bahwa PSBB produk Jokowi tidak jelas arahnya," ujar dia.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya menetapkan status kedarutan kesehatan masyarakat di tengah pandemi Corona Covid-19. Keputusan ini diambil setelah menelaah dampak dari pandemi global tersebut.

"Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam rapat kabinet, opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB," kata Jokowi, Jakarta, Selasa (31/3/2020).

Dasar keputusan PSBB diambil dari Undang-Undang No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan. Dalam mengatur prosedur. Jokowi meneken Peraturan Pemerintah (PP) No 21 Tahun 2020.

Dalam PP ini, disebutkan syarat bagi pemda yang akan memberlakukan PSBB. Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 3. Dalam pasal itu ada dua kriteria yang harus dipenuhi untuk menerapkan PSBB, yakni jumlah kasus dan/atau jumlah kematian serta kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa.

Pasal itu berbunyi:

Pembatasan Sosial Berskala Besar harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan

b. terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Dalam Pasal 4 dijelaskan PSBB paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, serta pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. PSBB dilakukan dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan penduduk.

Terkait kebutuhan penduduk, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan siap menjamin hal tersebut. Namun itu ditegaskan hanya sebatas pada kesiapan logistik yang dibutuhkan.

"Yang dimaksud menyiapkan kebutuhan itu menjamin ketersediaan, bukan memenuhi kebutuhan," kata Muhadjir kepada Liputan6.com, Rabu (1/4/2020).

Dalam memenuhi kebutuhan hajat orang banyak ini, dia mengungkapkan bisa menjadi tanggung jawab bersama. Pusat dan daerah bisa saling bergandengan tangan dalam menyediakan kebutuhan masyarakat. "Bisa juga salah satunya," ucap Muhadjir.

Dia menepis, PP ini sebagai wadah 'cuci tangan' pemerintah yang tidak ingin mencukupi kebutuhan masyarakat dalam masa darurat ini. Bahkan dalam jaminan sosial, tegas Muhadjir, pemerintah telah mengucurkan dana ratusan triliun kepada rakyat.

"Pasti pemerintah pusat akan menangani dengan sangat serius. Pemerintah pusat kan mengalokasikan Rp 110 triliun untuk program JPS (Jejaring Pengaman Sosial)," kata Muhadjir.

Mantan Mendikbud ini menilai tepat penerapan pembatasan sosial berskala besar ketimbang karantina wilayah. Sebab konsekuensi yang ditimbulkan dari karantina wilayah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dinilainya tidak logis.

Dalam karantina, jelas Muhadjir, pemerintah wajib memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk makanan hewan peliharaan. Sedangkan kalau PSBB tidak.

"Ya itu tidak masuk akal. Saya yakin semangat dari pasal tentang karantina wilayah, tidak itu. Bisa dibayangkan kalau DKI melakukan karantina wilayah, pemerintah pusat harus kasih makan seluruh penduduk DKI sekalian kucing dan anjing piaraan, kira-kira masuk akal tidak?" ucap Muhadjir.