Puluhan TKA China di Bintan dan Kendari, Ini Penjelasan Menkumham

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menjelaskan soal kedatangan tenaga kerja asal China di Pelabuhan Bulang Linggi Tanjunguban, Bintan, Kepulauan Riau pada Selasa 31 Maret 2020. Menurutnya, TKA asal China tersebut datang sebelum Permenkumham No 11 diterapkan.

Yasonna menjelaskan, Permenkumham 11 tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia baru berlaku pada Kamis 2 April 2020.

"Jadi ini Permen 11 berlaku malam ini (pukul) 00.00 WIB. Jadi yang terjadi kemarin itu masih sesuai Permen (kumham) 8," terang Yasonna saat rapat dengan Komisi III DPR RI, Rabu (1/4/2020).

Yasonna menambahkan, hal tersebut sama seperti kedatangan 49 tenaga kerja asing (TKA) asal China di Kendari, Sulawesi Tenggara. Menurutnya, para TKA itu masih boleh masuk wilayah RI karena saat itu Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020 belum ada.

Dia menuturkan, masuknya TKA China ke Kendari itu masih berlaku Permenkumham Nomor 7 Tahun tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona.

"Kejadian yang ada di Sulawesi Tenggara, Kendari, Sulawesi Tenggara, yang 49. Karena dia masih sesuai dengan Permenkumham Nomor 7 pada waktu itu, yaitu mereka karantina di negara ketiga yang bebas Covid, belum dinyatakan oleh WHO sebagai daerah yang terpapar besar," ujar Yasonna.

Politikus PDIP itu menambahkan, TKA China di Kendari tersebut keadaannya sehat dan negatif Covid-19. Dia mengatakan, kedatangan TKA dari China di Kendari itu tidak melanggar undang-undang.

"Dan kemudian memperoleh surat keterangan sehat, dan kemudian dikarantina di negara Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka ini tidak bertentangan dengan undang-undang karena mereka mengurus visa karantina. Tidak ada satupun setelah dites oleh Kemenkes, Kantor Kesehatan Pelabuhan, tidak ada satupun yang terpapar virus Covid-19," tandas Yasonna.

Saksikan video pilihan di bawah ini: