Jokowi Minta Menteri Ajak Tokoh Masyarakat Berperan Tangkal Corona Covid-19

Capres petahana Jokowi menunjukkan contoh kartu prakerja, yang merupakan program baru bila terpilih kembali di Pilpres mendatang. (Merdeka.com/Intan Umbari Prihatin)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta menteri terkait melibatkan tokoh agama dan ormas untuk memberikan pendidikan serta edukasi pada masyarakat. Hal tersebut bertujuan penerapan physical distancing atau jarak aman untuk mencegah pandemi Covid-19 di Indonesia.

"Pelibatan tokoh-tokoh agama, tokoh ormas untuk memberikan pendidikan, mengedukasi masyarakat dalam mensosialisasikan disiplin penerapan jaga jarak aman, betul-betul bisa dikerjakan," kata Jokowi saat rapat terbatas untuk Persiapan Menghadapi Ramadhan dan Idul 2020 melalui telekonference di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (2/4/2020).

Edukasi yang diberikan oleh tokoh masyarakat kata Jokowi dimulai dengan menyerukan pentingnya mencuci tangan, mengurangi mobilitas, hingga mengenakan masker. Tidak hanya itu, juga penerapan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Juga penerapan PSBB ini perlu disampaikan terus dalam rangka menjalankan protokol kesehatan secara ketat, baik di rumah maupun di luar rumah secara disiplin," ungkap Jokowi.

**Ayo berdonasi untuk perlengkapan medis tenaga kesehatan melawan Virus Corona COVID-19 dengan klik tautan ini.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta langkah tegas agar masyarakat tak mudik ke kampung halamannya saat lebaran atau Idul Fitri 2020. Pemerintah, kata dia, tengah berfokus mencegah penyebaran virus corona (Covid-19) dengan mengurangi atau membata...

2 dari 2 halaman

Terapkan Kebijakan PSBB

Diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menetapkan PSBB dalam menekan angka penyebaran virus corona. Kebijakan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Dalam aturan itu, dikatakan bahwa pemerintah daerah (pemda) boleh membatasi pergerakan orang atau barang baik yang masuk ataupun keluar ke suatu wilayah. Namun, kepala daerah harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Menteri Kesehatan (Menkes) apabila menerapkan PSBB.

"Dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/ kota tertentu," bunyi Pasal 2 ayat 1 yang dikutip dari draf PP PSBB, Rabu (1/4/2020).

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka

Corona
Bencana Alam
Virus Corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan.
Lihat Selengkapnya
Corona
COVID-19
Bencana Alam
Penyebaran Covid-19 ke seluruh penjuru dunia diawali dengan dilaporkannya virus itu pada 31 Desember 2019 di Wuhan, China
Lihat Selengkapnya
COVID-19
Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
virus corona