Sukses

Gubernur Jabar Ridwan Kamil Siapkan Rp 16 Triliun Atasi Wabah Corona Covid-19

Angka tersebut dibagi, Rp 13 triliun untuk program padat karya pasca pademi dan sisanya untuk bantuan langsung selama pandemi berlangsung yang diperkikan sampai Juni 2020.

Liputan6.com, Jakarta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan akan memotong gajinya untuk sumbangan bantuan sosial warganya yang terdampak Corona Covid-19. Tidak hanya itu, proyek perjalanan dinas dan tunjangan ASN juga dilakukan pemangkasan.

"Saya hentikan proyek perjalanan dinas, gaji gubernur juga dipototong kemudian tunjangan ASN juga kita akan minta sumbangakan dengan pemotongan sebelum kami melakukan kebutuhan ke masyrakat," kata pria karib disapa RK saat telekonferensi bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Jumat (3/4/2020).

Selain itu, demi mencegah krisis dampak ekonomi akibat pandemi Corona ini, Jawa Barat telah menyepakati total anggaran senilai Rp 16 triliun. Angka tersebut dibagi, Rp 13 triliun untuk program padat karya pasca pademi dan sisanya untuk bantuan langsung selama pandemi berlangsung yang diperkikan sampai Juni 2020.

"Rp 3 triliun anggaran tunai dan pangan akan dibagikan secepatnya minggu depan, kami menyiapkan Rp 500 ribu, kalau lancar minggu depan sudah kami bagikan 1/3 cash, 2/3 adalah sembako," jelas RK.

Sebagai informasi, total anggaran tidak semua dikeluarkan dari kas Pemprov Jawa Barat. Pemerintah Pusat diketahui mensubsidi senilai 25 persen melalui kartu sembako dan kartu program keluarga harapan (PKH).

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

2 dari 2 halaman

Masalah Dihadapi Jawa Barat

RK mengaku pendistribusian saat ini masih terkendala pendaatan jumlah warga penerima. Lewat laporan diterima, masih ada warga yang mengeluh belum terdaftar sebagai penerima bantuan meski mereka terdampak Covid-19.

RK menilai hal itu dikarenakan jumlah daerah di Provinsi Jawa Barat yang luas dan mencapai 27 daerah kabupaten/kota. Karenanya saat ini jajarannya tengha berjibaku hingga mengeluarkan surat edaran yang ditandatangani langsung bupati dan walikota terkait jumlah penerima bantuan.

"Jadi kami tengah antisipasi jangan sampai ada yang tak terdata," tutur RK.

Karenanya, RK mencanangkan 20 persen yang terdata untuk tahap 1 sebagai cadangan jika masih ada komplain masyarakat yang mengaku tidak mendapat bantuan.

"Saya kasih spare 20 persen untuk memastikan tahap 2 yang terlewat, tetapi mereka harus mengajukan argumentasi. Saya akan membuat komite untuk memberikan approval," RK menandasi.