Cegah Penyebaran Corona, 56 Narapidana Lapas Pemuda Dibebaskan

Sebelumnya, Kemenkumham menyatakan akan membebaskan sekitar 30 ribu narapidana dan anak dari lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, serta lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), terkait pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19.

Pembebasan 30 ribu narapidana dan anak tersebut dilakukan setelah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menandatangani Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kemenkumham mengungkap, narapidana dan anak yang paling banyak dibebaskan melalui berasal dari Sumatera Utara.

Berdasarkan sistem basis data Pemasyarakatan 29 Maret 2020, narapidana atau anak yang diusulkan asimilasi dan hak integrasi dari Sumatera Utara sebanyak 4.730 orang. Pada posisi kedua, berasal dari Jawa Timur sebanyak 4.347 orang napi dan anak, serta disusul Jawa Barat dengan jumlah 4.014 orang. 

"Langkah ini diambil sebagai upaya penyelamatan terhadap narapidana/anak di lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, serta lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), sebagai institusi yang memiliki tingkat hunian tinggi serta rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19," ujar Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nugroho dalam siaran tertulisnya, Jakarta, Rabu (1/4/2020) seperti dilansir Antara.

Nugroho mengatakan, kepala lapas, rutan dan LPKA telah dapat melaksanakan pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak tersebut. Adapun balai pemasyarakatan, kata dia, akan melakukan bimbingan dan pengawasan, dengan arahan, pembinaan dan pengawasan dari Kepala Divisi Pemasyarakatan.

Dia juga menegaskan, narapidana atau anak yang termasuk dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, tidak akan diusulkan asimilasi maupun integrasi.

"Ini hanya untuk Narapidana/Anak yang tidak terkait kasus terorisme, narkotika psikotropika, korupsi, kejahatan HAM berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi warga negara asing," ucap dia.