KPK Tak Setuju Napi Korupsi Lansia Dibebaskan Meski untuk Cegah Penyebaran Corona

KPK Rilis Indeks Penilaian Integritas 2017 — Pekerja membersihkan debu yang menempel pada tembok dan logo KPK di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/11). Pemprov Papua merupakan daerah yang memiliki risiko korupsi tertinggi dengan. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri mengaku pihaknya tak dilibatkan dalam pembahasan usulan Menkumham Yasonna Laoly soal pembebasan narapidana korupsi yang berusia lanjut di tengah wabah Corona.

Usulan tersebut dungkapkan Menteri Yasonna di depan anggota DPR sebagai tindak pencegahan penularan Covid-19 akibat Corona di lapas/rutan.

"KPK melalui Biro Hukum tidak pernah diminta pendapat tentang substansi dari materi yang akan dimasukkan dalam perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Sabtu (4/4/2020).

Menurut dia, usulan Menkumham Yasonna sebaiknya perlu disampaikan terbuka kepada publik. Utamanya napi jenis kejahatan apa saja yang menyangkut pembebasan over kapasitas di lapas/rutan saat ini.

Namun, KPK tidak mendukung bila kebijakan itu turut berlaku bagi narapidana tindak pindana korupsi. Meski hal itu untuk mencegah penyebaran Corona di lapas/rutan.

"KPK berharap jika dilakukan revisi PP tersebut tidak memberikan kemudahan bagi para napi koruptor, mengingat dampak dan bahaya dari korupsi yang sangat merugikan negara dan masyarakat," tegas Ali.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sebanyak 12 anak, 3 diantaranya tuna rungu dan tuna netra mengajak semua elemen bangsa bersatu melawan corona covid-19. Mereka persembahkan lagu "Indonesia Pusaka" yang dinyanyikan bersama.

2 dari 3 halaman

Usul Yasonna

Menkum HAM Rapat Bersama Baleg DPR — Menkum HAM Yasonna Laoly mengikuti Rapat Kerja dengan Badan Legislasi DPR di Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/201). Rapat membahas sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang menjadi program legislasi nasional (prolegnas) 2019-2024 maupun RUU prolegnas prioritas 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sebelumnya, dalam rapat bersama Parlemen, Menkumham Yasonna mengusulkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Hal ini sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Menurut Yasonna, hal itu harus dilakukan demi menekan angka penularan Covid-19 utamanya di Lapas/Rutan yang diketahui padat karena over capacity.

3 dari 3 halaman

4 Kriteria

Menkumham Yasonna Rapat Kerja dengan Komisi III DPR — Menkumham Yasonna Laoly saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (28/11/2019). Rapat membahas rencana strategis Kemenkumham, hasil pemeriksaan BPK RI semester I tahun 2019, dan tindak lanjut RUU. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Pertama, narapidana kasus narkotika dengan syarat memiliki masa pidana 5 sampai 10 tahun yang sudah menjalani dua pertiga masa tahanan.

Kedua, usulan pembebasan itu berlaku bagi narapidana kasus tindak pidana korupsi berusia 60 tahun ke atas (lanjut usia) dan sudah menjalani 2/3 masa tahanan.

Ketiga, narapidana tindak pidana khusus pengidap sakit kronis dan telah menjalani 2/3 masa tahanan. Namun harus ada pernyataan dari rumah sakit.

Empat, narapidana warga negara asing (WNA) yang mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo.

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Corona
Bencana Alam
Virus Corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan.
Lihat Selengkapnya
Corona
narapidana dibebaskan
Napi Korupsi
virus corona