Ada Permenkes PSBB Corona, Pemilihan Wagub DKI Tetap Digelar Siang Ini

Jika mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 agar bisa segera dilaksanakan di berbagai daerah, kegiatan DPRD DKI Jakarta tersebut berpotensi terjadi pelanggaran.

Pasalnya, status PSBB suatu daerah yang harus ditetapkan menteri kesehatan, dengan dasar permintaan pemerintah daerah setempat, telah diajukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa waktu lalu.

Pengajuan itu mengingat kriteria Jakarta merupakan wilayah yang memiliki peningkatan jumlah kasus dan kematian akibat virus corona Covid-19 secara signifikan dan cepat serta memiliki kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Selain itu, Gedung DPRD DKI juga tidak disebutkan eksplisit masuk dalam lokasi yang dikecualikan dalam PSBB. Karena dalam aturan tersebut, dijelaskan bahwa sekolah dan tempat kerja diliburkan kecuali bagi kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik dan kebutuhan dasar lainnya.

Selain itu, acara ini juga berpotensi bersinggungan dengan Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tertanggal 19 Maret 2020. Dijelaskan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Raden Prabowo Argo Yuwono, maklumat itu bertujuan agar penyebaran virus tidak makin meluas dan berkembang menjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam maklumatnya, Kapolri Idham Aziz meminta seluruh masyarakat tidak mengadakan kegiatan yang mengumpulkan massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri baik dalam bentuk seminar, lokakarya, konser musik, festival, bazar, pasar malam, pameran, unjuk rasa, kegiatan olahraga, kesenian, jasa hiburan, pawai, karnaval, hingga resepsi keluarga, serta kegiatan lainnya yang mengumpulkan massa.

Farazandi mengaku, pihaknya tidak perlu izin dari pihak kepolisian, dengan alasan karena mereka dalam posisi bekerja di kantornya. Namun dia menyatakan, telah beraudiensi dengan pihak Polda Metro Jaya.

"Kami bentuknya pemberitahuan, saya sudah audensi dengan Kapolda kemarin-kemarin. Bentuk ini adalah tugas pemerintahan di kantor, kita enggak menggelar di luar, tapi ada protokol yang harus diikuti sekalipun di DPR untuk melaksanakan paripurna, tak ada dibubarkan tapi juga memang tahapannya diikuti social distancing, sterilasi, thermo gun, apapun yang dibutuhkan," ucap Farazandi.