Liputan6.com, Jakarta - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo‎ mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah menerima dana sekitar Rp 3 triliun. Anggaran tersebut ditujukan untuk penanganan Covid-19, seperti untuk pembelian alat pelindung diri (APD).
Anggaran tersebut masuk ke rekening BNPB dalam dua tahap. Tahap pertama anggaran yang masuk sebesar Rp 356 miliar pada 23 Maret 2020. Dana tersebut telah disalurkan kepada Kementerian Kesehatan, tepatnya Pusat Kritis Kesehatan (PKK) Kemenkes.
Baca Juga
"Prioritasnya adalah pembelian APD, kemudian rapid test, reagen, VTM, nasal swab, ventilator, masker surgical untuk dokter dan para perawat," jelas Doni dalam rapat virtual bersama Komisi VIII DPR, Senin (6/4/2020).
Advertisement
Anggaran tahap kedua juga sudah masuk ke rekening BNP sejumlah Rp 2,78 triliun pada tanggal 30 Maret. Anggaran tersebut untuk pelayanan kesehatan termasuk pencegahan, pengendalian penyakit, farmasi dan alat kesehatan, Litbang Kemenkes serta mobilisasi pendampingan rapat dan keposkoaan gugus tugas.
"Adapun dana tersebut telah disalurkan juga, yang pertama kepada mabes TNI senilai Rp 29 miliar lebih untuk operasional kepulangan WNI kita di Natuna, pulau Sebaru dan juga saat ini di Wisma Atlet," urai Doni.
Selain itu, telah disalurkan Rp 1,676 miliar untuk pemulangan WNI pasca observasi di Natuna dengan BNPB sebagai pelaksananya, Rp 10 miliar untuk uang muka APD pelaksananya Kemenkes, dan Rp 240 miliar untuk pembelian APD pelaksananya Pusat Kritis Kesehatan (PKK) Kemenkes. Dengan demikian total anggaran yang sudah disalurkan Rp 281 miliar.
"Selanjutkan ada sejumlah usulan yang sedang diproses, khususnya untuk pengadaan ventilator, reagen, rapid test dan banyak perlengkapan medis lainnya yang sedang dalam proses pengadaan," papar Doni.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
APD yang Sangat Strategis
Doni juga‎ mengatakan, saat ini alat pelindung diri (APD) merupakan barang yang sangat strategis. Hal tersebut berdasarkan fakta bahwa APD kini menjadi barang yang diperebutkan oleh banyak negara. Termasuk negara seperti Amerika Serikat (AS).
Karena itu, dia mengaku Indonesia layak bersyukur sebab beberapa minggu yang lalu Bea Cukai berhasil membatalkan ekspor APD ke Korea Selatan. Jika tidak, Indonesia juga akan makin kekurangan APD.
"Pada dua minggu yang lalu kita berhasil membatalkan ekspor sebanyak 205 ribu ke Korsel. Ini berkat jasa teman-teman Bea Cukai. Kalau waktu itu tidak ada anggota Bea Cukai yang membatalkan, maka kita tidak punya apa-apa," tegas Doni.
Indonesia, kata dia, sesungguhnya memiliki industri tekstil yang mampu memproduksi APD. Ada lebih dari 20 industri tekstil yang bisa membuat APD. Sayangnya, bahan bakunya berasal dari negara yang memesan. Karena itu, upaya menemukan bahan baku lokal untuk pembuatan APD terus dilakukan.
"Kita tak ubahnya sebagai penjahit. maka hari ini kami optimis setelah tim gabungan, para pakar, peneliti dari berbagai perguruan tinggi berkunjung ke BNPB bersama tim gugus, ada sebuah harapan baru, ada matahari baru, bahwa kita bisa produksi APD dengan bahan baku lokal," ungkap Doni.
"Maka saya katakan tadi, seandainya kita bisa penuhi kebutuhan domestik, insyaallah kita bisa bantu orang lain," tandas Doni.
Â
Reporter: Wilfridus Setu Embu/Merdeka.com
Â
Advertisement