Pendaftaran Kartu Pra Kerja Dibuka, Tembus 1 Juta hingga Sekali Seumur Hidup

Berdasarkan catatan hingga Minggu, 12 April 2020 atau 21 jam setelah pendaftaran dibuka, data mencatat jumlah yang melakukan registrasi Kartu Pra Kerja sebanyak 1.432.133.

Dari jumlah tersebut, yang sudah melakukan verifikasi email sebanyak 1.063.028 atau 73,85 persen.

Kemudian yang sudah melalui verifikasi NIK sebanyak 624.090 atau 43,65 persen dan yang sudah mengambil program pelatihan atau Join Batch sebanyak 77.834 atau 5,43 persen.

"Dari total yang telah registrasi sebanyak 1,4 juta itu, pernah dalam 1 menit, pendaftar Kartu Pra Kerja mencapai 80 ribu orang pada saat yang bersamaan, sehingga kapasitas server akhirnya ditingkatkan," papar Airlangga.

Meski begitu, beberapa hal teknis masih menjadi catatan dan terus mengalami perbaikan, seperti verifikasi email, unggah foto, kapasitas server dari Kementerian terkait untuk melayani request API dari server prakerja, hingga penyediaan fasilitas Call Center.

"Karena antusiasme pendaftar program Kartu Pra Kerja yang sangat tinggi dan ini program baru yang melibatkan digital platform secara end to end, maka dengan segala kerendahan hati, kami berharap masyarakat bisa memaklumi atas segala kekurangan yang ada pada saat awal pembukaan pendaftaran ini," terang dia.

Airlangga menjelaskan, sasaran program Kartu Pra Kerja ini adalah para pekerja, pencari kerja, dan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang terdampak oleh pandemi Corona Covid-19.

Pemerintah melakukan pendataan melalui Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda), terutama melalui dinas-dinas Ketenagakerjaan, Pariwisata, Koperasi dan UKM, Perindag dan juga pada sektor-sektor yang terdampak oleh pengurangan mobilitas masyarakat seperti transportasi dan ritel.

"Pendataan yang telah dilakukan bukan merupakan pendaftaran. Pendaftaran hanya bisa dilakukan melalui website resmi Prakerja. Saya menghimbau masyarakat yang telah melaporkan ke K/L dan dinas-dinas, agar tetap melakukan pendaftaran di situs prakerja," kata Airlangga.

Verifikasi data calon peserta program dilakukan melalui pengecekan dengan database kependudukan (Dukcapil) di Kemendagri, Data Pokok Kependidikan (Dapodik) di Kemendikbud dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial.

Hal tersebut guna memastikan bahwa peserta Kartu Pra Kerja sesuai persyaratan, yaitu berusia di atas 18 tahun, tidak sedang sekolah/kuliah, dan untuk mendahulukan masyarakat yang belum menerima berbagai bantuan sosial dari Pemerintah supaya bantuan lebih merata.

"Prioritas atau fokus program Kartu Prakerja adalah Pekerja yang dirumahkan dan yang terkena PHK, serta pelaku usaha mikro dan kecil yang kehilangan sumber pekerjaan. Menteri Ketenagakerjaan yang melakukan pendataan para Pekerja tersebut," ucap dia.

Direktur Komunikasi, Kemitraan dan Pengembangan Ekosistem Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Panji W Ruky menyebut, seluruh Kementerian Lembaga atau K/L bisa melakukan pendataan dan mengusulkan masyarakat yang terdampak corona ikut program kartu prakerja. Sedangkan untuk pendaftarannya tetap harus melalui situs resmi prakerja.

"Yang dilakukan KL adalah pendataan. Sedangkan pendaftaran hanya di situs resmi prakerja. Jadi, setelah menerima usulan dari KL, kami nanti lakukan verifikasi," kata Panji.

Dia menjelaskan, setelah K/L mengusulkan beberapa masyarakat yang dianggap berhak untuk mengikuti program Kartu Pra Kerja, proses selanjutnya adalah verifikasi yang dilakukan oleh Project Management Office (PMO).

Setelah proses verifikasi dilakukan PMO, kemudian diikuti oleh Kementerian Dalam Negeri untuk verifikasi NIK.

Kementerian Sosial juga akan melakukan pendataan untuk penerima bansos serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memverifikasi status sekolah dan kuliah.

Direktur Eksekutif Program Kartu Pra Kerja Denni Puspa Purbasari menegaskan, insentif yang diberikan pemerintah kepada masyarakat penerima program jam Kartu Pra Kerja hanya bersifat satu kali saja.

Artinya, kata Denni Puspa, masyarakat yang sudah mendapatkan pelatihan dan mendapatkan bekal insentif tidak diperbolehkan untuk ikut kembali.

"Jadi Rp 3,5 juta itu per orang dan perlu saya sampaikan di sini, benefit ini tidak berulang, artinya orang yang sudah ambil tahun depan tidak bisa mendaftar, agar memberikan kesempatan kepada orang lain, bisa bergiliran untuk mengambil pelatihan," ucap Denni Puspa.

Dia menjelaskan, insentif sebesar Rp 3,5 juta per orang itu terdiri dari bantuan biaya pelatihan dengan nilai Rp 1 juta.

Nantinya, lanjut Denni Puspa, masyarakat bisa membeli pelatihan apapun yang diinginkan, misalnya tentang bagaimana mengelola utang, mendapatkan kredit, serta bagaimana berbisnis menjual online dan lain-lain.

"Kalau misalnya pelatihan yang harganya 200 ribu maka teman-teman bisa mendapatkan pelatihan yang lain, tapi untuk menyelesaikan maka selesaikan yang pertama dulu," ucapnya.

Kedua adalah insentif pasca pelatihan. Masyarakat akan mendapatkan sertifikat secara elektronik dari lembaga pelatihan.

Pihaknya secara intens akan mengisi ulasan atau rating karena PMO belajar dari para pengguna supaya lebih bagus dan sesuai masyarakat.

"Ketika sudah mulai maka diaktifkan pembayaran insentif kepada teman-teman akan berbentuk uang itu Rp 600 ribu per bulan diberikan selama 4 bulan, apakah ke OVO, Gopay, Linkaja, atau rekening bank. Sedangkan sisanya, Rp 150 ribu itu adalah insentif pasca survei masukan terhadap program prakerja," tandas Denni Puspa.

Reporter: Siti Nur Azzura

Sumber: Merdeka