Kebijakan Ojek Online Saat PSBB, Luhut: Sebenarnya Tak Ada Polemik

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Dalam aturan itu, salah satunya poinnya memperbolehkan pengemudi ojek mengangkut penumpang di wilayah yang ditetapkan sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Meski demikian, Gubernur DKI Anies Baswedan tetap merujuk kepada Peraturan Gubernur yang sudah ada, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan. Artinya tidak membolehkan ojek, termasuk berbasis aplikasi atau ojek online mengangkut penumpang. Ojek hanya boleh mengangkut barang.

Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, sebenarnya tidak ada polemik dari adanya perbedaan kebijakan mengenai hal tersebut.

"Ojol itu sebenarnya tidak ada polemik. Sebenarnya kita buat peraturan untuk seluruh Indonesia, sehingga pemerintah daerah itu bisa mengatur sendiri kebutuhannya. Hanya DKI yang enggak bolehkan, ya silakan urusan dia. Ada Pekanbaru dia bolehkan dengan mengacu ke Permenkes, ya boleh juga," kata Luhut dalam video conferencenya, Selasa (14/4/2020).

Menurut dia, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Menkes Terawan, bahkan juga dengan Anies Baswedan. "Kalau orang bilang enggak berkoordinasi, enggak betul juga," ungkap Luhut.

Dia menuturkan, aturan tersebut bukan hanya untuk DKI saja. Tapi juga untuk wilayah lainnya. "Dengan Gubernur DKI saya sampaikan, silakan saja. Jadi tidak ada yang bertentangan dengan apa yang lain," tutur Luhut.

Meski demikian, menurut dia, aturannya soal ojek pun bisa berubah. Jika, penyebaran virus Corona atau Covid-19 semakin meluas. "Kalau situasinya kurang baik, karena penyebarannya banyak, bukan tak mungkin kita larang juga. Kita serahkan ke daerah-daerah untuk melakukan penilaian sendiri," pungkas Luhut.

Saksikan video pilihan di bawah ini: