Pelanggar PSBB Dikenai Teguran, Kapan Berubah Jadi Denda?

Liputan6.com, Jakarta - Polisi lebih memilih memberikan sanksi teguran ketimbang jeratan pidana kepada pelanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus, sanksi yang tertuang di Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan berupa hukuman penjara satu tahun atau denda Rp 100 juta merupakan opsi terakhir. Selama, sanksi teguran dianggap efektif maka penindakan secara hukum itu di kesampingkan.

"Bukan kita tidak bisa keluarkan aturan tentang penindakan sanksi. Boleh, kapan? Ada waktunya nanti," kata dia saat dihubungi, Rabu (15/4/2020).

Yusri memberikan gambaran terhadap orang yang layak dijatuhi denda atau hukuman pidana saat PSBB. Misalnya, ketika ada pengendara mengangkut penumpang melebihi kapasitas yang telah ditetapkan. Saat ditegur oleh petugas, malah melawan.

"Kamu naik mobil isinya 10 orang. Nggak boleh kan? Terus saya berhentikan di tengah jalan. 'Pak mohon maaf, sesuai dengan aturan PSBB mobil bapak cuma boleh muat empat orang'," Yusri mencontohkan.

"Terus dijawab sama pengenda 'oh kenapa, mau saya 10 orang, 20 orang mobil mobil gua urusan gua. Jadi mau apa lu polisi', kata Yusri menirukan pengendara yang dicontohkan.

Menurut Yusri, pengendara yang melawan tersebut pantas dinilai cocok untuk diberikan sanksi sesuai UU Kekarantinaan. Tapi, Yusri mengatakan, sejauh ini sanksi berupa teguran masih efektif untuk menyadarkan masyarakat saat PSBB.

"Saya yakin masih bisa diperbaiki dengan teguran, sosialisasi dan edukasi. Kita ini kan situasinya sekarang Covid-19, masyarakat sudah bingung, sedih, resah jangan ditambah sedih sementara dia kita beritahu secara humanis, persuasif terus mau mengerti siap salah gapa saya pulang saja. Masa mau kita penjara satu tahun," tandas Yusri.

Saksikan video pilihan di bawah ini: