Tak Perbolehkan KRL Berhenti Beroperasi saat PSBB, DPR Akan Panggil Menko Luhut

Liputan6.com, Jakarta - Komisi V DPR berencana memanggil Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Menteri Perhubungan Ad Interim, Luhut Binsar Pandjaitan karena tak mengakomodir permintaan para Kepala Daerah untuk menghentikan operasi KRL, khususnya Jabodetabek, terkait penyebaran virus Corona atau Covid-19.

"Hari Selasa Komisi V DPR RI mau memanggil Kemenhub, termasuk mempertanyakan beberapa kebijakan Kemenhub yang sepertinya tidak mendukung Pembatasan Sosial Berskala Besar di Jabodetabek dan daerah lainnya di Indonesia," kata Anggota Komisi V DPR RI Irwan kepada Liputan6.com, Sabtu (18/4/2020).

Dia pun mengkritisi sikap Kemenhub yang sepertinya tidak mengindahkan data dari Bupati Bogor Ade Yasin. Di mana sebelumnya, Ade menuturkan, bahwa rata-rata pasien positif terinfeksi virus Corona atau Covid-19 yang berdomisili di Kabupaten Bogor, Jawa Barat lantaran tertular di kereta rel listrik (KRL).

"Ini karena koordinasi penanganan Covid-19 yang tidak jelas dan tegas. PSBB itu tidak jelas mau apa dalam memutus mata rantai Covid-19. Koordinasi dan birokrasinya berbelit-belit. Hanya memindahkan pembiayaan penanganan Covid-19 ke daerah tetapi kewenangan pembatasan dan lain-lain masih di pusat. Beda halnya dengan karantina wilayah. Semua aktifitas dihentikan dan hidup rakyat dijamin," ungkap Irwan.

Dia pun menegaskan, jika KRL tak dihentikan, maka akan sia-sia kebijakan PSBB. "Pasti sia-sia, kalau KRL masih beroperasi," tukasnya.

**Ayo berdonasi untuk perlengkapan medis tenaga kesehatan melawan Virus Corona COVID-19 dengan klik tautan ini.

Saksikan video pilihan di bawah ini: