Cegah Tumpang Tindih, Pemkab Banyuwangi Validasi Data Penerima Jaring Pengaman Sosial

Mengingat begitu banyaknya program dari pemerintah pusat, Anas berencana mengajukan usul kepada pemerintah pusat dalam kapasitasnya sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi). Usulnya adalah pemerintah pusat memberikan kuota penerima yang pasti kepada daerah, dan verifikasinya hendaknya diserahkan langsung kepada daerah.

"Karena yang tahu dan bisa memetakan di daerah. Pendaftaran bisa tetap online, namun daerah diberi kuota untuk bisa menentukan siapa yang lolos. Verifikasi perlu diserahkan kepada masing-masing daerah," ujarnya.

Pelibatan daerah juga diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih, mengingat pemerintah daerah juga meluncurkan jaring pengaman sosial.

”Kalau data di pusat mungkin tidak bisa dobel. Tapi dalam konteks pandemi sekarang, di mana pemkab memberi jaring pengaman, tapi di keluarga calon penerima ternyata juga mendaftar di pusat via online. Jadi bisa tumpang tindih, karena berbarengan pelaksanaannya,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Banyuwangi Mujiono menambahkan, berbagai data yang divalidasi pemkab akan disosialisasikan dan dibahas dengan para kepala desa.

"Besok (20/4/2020), kita akan video conference dengan para kepala desa untuk menyosialisasikan pendataan ini. Kades adalah garda awal screening data," ujarnya.

Mujiono mengatakan, pendataan ini ditargetkan tuntas akhir April, sehingga jaring pengaman Pemkab Banyuwangi bisa segera disalurkan.

”Prosesnya paralel. Sekarang kita sudah siapkan paket sembakonya dan sebagainya. Begitu pendataan selesai, sembako dan skema lain dari Pemkab bisa langsung turun ke warga,” ujarnya.