Pemerintah Akan Pasang CCTV dan Sidak Kantor yang Beroperasi saat PSBB

Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo apresiasi kades dan lurah yang terapkan isolasi mandiri warganya. (Dok Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah akan mengawasi pabrik dan perkantoran yang tidak diizinkan beroperasi selama pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Salah satu cara dengan memasang CCTV dan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke perkantoran serta pabrik selama masa PSBB.

"Beberapa hasil rekomendasi yang disampaikan oleh pertemuan kemarin malam yang dikoordinir oleh Kemenko Maritim dan Investasi, yaitu memasang CCTV di sejumlah pabrik termasuk juga upaya yang lebih maksimal untuk melakukan sidak di perkantoran," jelas Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo usai rapat bersama Presiden Jokowi, Senin (20/4/2020).

Doni menegaskan pemerintah juga tak segan memberikan sanksi pidana bagi kantor dan pabrik selain delapan sektor yang perbolehkan beroperasi saat PSBB. Sanksi akan diberikan apabilla pabrik dan kantor tersebut masih beroperasi.

"Apabila masih terdapat sejumlah perkantoran dan pabrik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh protokol kesehatan, maka beberapa langkah akan dilakukan," kata dia.

"Mulai dari peringatan, teguran, bahkan sanksi. Sebagaimana pasal 93 UU Nomor 6 tahun 2018 (tentang Kekarantinaan Kesehatan), manakala terjadi hal yang membahayakan kesehatan masyarakat akan bisa dikenai denda dan sanksi pidana," sambung Doni.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Presiden Joko Widodo akan menambah anggaran kesehatan terkait penanganan wabah covid-19. Sebesar 75 triliun rupiah akan digunakan untuk pengadaan APD dan berbagai alat kesehatan, serta intensif untuk tim medis yang tangani wabah.

2 dari 2 halaman

Sebab Transportasi Umum Masih Ramai

Penumpang KRL Terus Menurun — Calon penumpang menunggu kedatangan kereta Commuter Line di Stasiun Manggarai, Jakarta, Kamis (16/4/2020). PT KCI menyatakan jumlah penumpang kereta listrik (KRL) terus menurun selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jabodebek hingga 50 persen. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Menurut dia, banyaknya pabrik dan perkantoran beroperasi selain yang dikecualikan membuat transportasi umum masih ramai. Sehingga, penerapan PSBB masih belum berjalan efektif.

"Yang belum optimal terkait perkantoran dan pekerjaan di pabrik sehingga mengakibatkan moda transportasi dipenuhi warga masyarakat," tuturnya.

Adapun delapan sektor yang diperbolehkan pemerintah tetap beroperasi saat PSBB yakni, kesehatan, pangan, energi, keuangan dan perbankan, layanan komunikasi dan media komunikasi. Kemudian, sektor ritel, logistik dan distribusi barang, serta industri strategis.

Corona
Bencana Alam
Virus Corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan.
Lihat Selengkapnya
Corona
COVID-19
Bencana Alam
Penyebaran Covid-19 ke seluruh penjuru dunia diawali dengan dilaporkannya virus itu pada 31 Desember 2019 di Wuhan, China
Lihat Selengkapnya
COVID-19
PSBB