Banyak Kepala Daerah Ambil Keputusan PSBB Sendiri, Komnas HAM Nilai Orientasi Belum Solid

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai orientasi penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk memutus peredaran Corona COVID-19 perlu penataan ulang agar lebih efektif.

"Kami masih menemukan suatu tata kelola yang soliditas kebijakan, platform, dan orientasi kepentingan belum solid," kata anggota Komnas HAM Choirul Anam dalam video konferensi, Selasa (21/4/2020), seperti dikutip dari Antara.

Ia menyebut terdapat kebijakan PSBB yang berdiri sendiri-sendiri, seperti yang terjadi di Maluku, Gubernur Maluku menerapkan pembatasan sosial berskala regional (PSBR).

Sementara itu, di Papua, penerapan PSBB yang semestinya merupakan kewenangan Kementerian Kesehatan diputuskan sendiri oleh Gubernur Papua.

Untuk itu, dia berharap pemerintah pusat dan daerah duduk bersama menegaskan orientasi PSBB antara ekonomi dan kesehatan agar tidak lagi terjadi tarik-menarik kepentingan.

Melihat pasien positif terinfeksi virus corona terus bertambah setiap harinya, Komnas HAM menyatakan tujuan semula penerapan PSBB untuk kepentingan keselamatan dan kesehatan masyarakat harus lebih efektif.

Saksikan video pilihan di bawah ini: