Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Fraksi PKS Sukamta menilai, Presiden Joko Widodo atau Jokowi agak terlambat menetapkan kebijakan pelarangan mudik di tengah pandemi Corona Covid-19.
Sebab, sudah ada warga yang mudik sebelum kebijakan tersebut dikeluarkan Jokowi.
"Saya heran kenapa baru hari ini soal larangan mudik ada keputusan. Sudah agak terlambat, tapi lebih baik daripada sangat terlambat, karena berdasar data dari Kementerian Perhubungan sudah ada sekitar 900 ribuan warga Jabodetabek yang terlanjur mudik duluan," kata Sukamta, Jakarta, Rabu (22/4/2020).
Advertisement
Dia mengatakan, potensi penyebaran virus Corona ke daerah sudah terjadi dengan adanya mudik lebih awal. Sukamta menilai, pemerintah harusnya mengambil keputusan yang lebih tegas sejak awal.
"Kita sudah tahu pola penyebaran Covid-19, baik transmisi impor maupun lokal. Pemerintah juga sudah mendapatkan masukan dari berbagai sumber, salah satunya dari lembaga intelijen negara, BIN yang memprediksikan puncak penyebaran diawali Mei dengan jumlah kasus 95 ribu positif Covid-19 sampai Juli yang mencapai kasus positif sebanyak 106 ribu," kata Anggota Komisi I DPR ini.
Sukamta menuturkan, gelombang penyebaran virus Corona Covid-19 pertama akibat arus mudik sudah terjadi. Menurutnya, sudah ada penularan orang mudik yang tanpa gejala sehingga secara tak sadar sudah menyebarkan virus di kampung halamannya.
"Kasus itu terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur. Seharusnya pemerintah sejak awal lebih tanggap dengan prediksi-prediksi ini," ucap Sukamta.
Â
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Masih Ada Potensi Penyebaran
Mengutip data Kemenhub, Sukamta mengatakan, masih ada potensi ancaman penyebaran dari 1,3 juta warga yang akan mudik.
Potensi menyebar ke setiap di daerah, yaitu Jawa Barat 13 persen, Jawa Tengah-DIY 41 persen, Jawa Timur 20 persen, serta Sumatera Selatan dan Lampung 8 persen. Sukamta berharap, ada pencegahan terhadap 1,3 juta calon pemudik itu.
"Jumlah 1,3 juta ini bisa menjadi ancaman munculnya daerah episentrum baru penyebaran Covid-19, apalagi masih banyak yang berpotensi akan mudik ke daerah-daerah yang sudah didatangi oleh 900 ribu orang yang curi start mudik tadi," kata dia.
Sukamta mengingatkan, arus balik nanti juga kemungkinan terjadi kasus penularan baru. Begitu juga kedatangan mahasiswa ke kota besar untuk masuk kuliah tahun ajaran baru berpotensi menjadi gelombang berikutnya.
"Saya berharap Pemerintah pusat punya ketegasan, decisive terhadap larangan mudik ini, sampai pandemi selesai. Masalah ikutan bagi yang tidak bisa pulang kampung, atau bagi kalangan dunia usaha moda transportasi umum yang terdampak kebijakan, tolong dikoordinasikan antara pemerintah pusat dengan daerah," terangnya.
"Tentu larangan ini perlu diikuti dengan kebijakan pengaturan lalu lintas kendaraan umum. Selama semua mode kendaraan umum masih jalan, maka larangan mudik tidak akan berlaku efektif," tutup Sukamta.
Â
Reporter: Ahda Bayhaqi
Sumber : Merdeka
Advertisement