HEADLINE: Jokowi Larang Mudik Lebaran 2020, Bagaimana Aturan dan Sanksinya?

Kepolisian menyambut keputusan Presiden Jokowi terkait larangan mudik lewat Operasi Ketupat 2020. Operasi yang rutin dilakukan tiap lebaran Idulfitri itu kini dilakukan lebih awal.   

"Karena ada pelarangan mudik, akhirnya operasi ini yang biasanya H-7 maka kita ajukan mulai awal Ramadan sampai H+7," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Raden Prabowo Argo Yuwono di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (21/4/2020).

Polri memastikan, tidak ada penutupan jalan antardaerah terkait larangan mudik di tengah pandemi Covid-19. Sebab, yang dilarang keluar-masuk wilayah zona merah adalah angkutan penumpang, sementara kendaraan pengangkut logistik masih diizinkan beroperasi.

"Tidak akan menutup jalan tol dan jalan arteri," tuturnya.

Lebih lanjut, Argo menuturkan, kepolisian akan membangun 2.582 pos yang tersebar di seluruh Indonesia selama Operasi Ketupat 2020. Pos tersebut mencakup pos keamanan, pelayanan, dan terpadu.

"Intinya pengamanan yang dikedepankan mengutamakan protokol Covid-19. Menggunakan masker dan sebagainya. Perlu saya tegaskan bahwa kegiatan dilarang mudik ini tetap berjalan. Tentu jika ada masyarakat yang mau berkamuflase dengan anggota, kalau bawaanya banyak ya kelihatan mau mudik lah ya. Artinya tidak bisa berbohong," kata Argo.

Sementara itu, Polda Metro Jaya menyiapkan 19 pos pengamanan terpadu untuk mengantisipasi masyarakat yang nekat mudik ke kampung halaman. Sebanyak 16 pos di antaranya akan dibangun di jalur-jalur arteri perbatasan wilayah, sementara 3 pos sisanya didirikan di tol.  

"Khusus di jalan tol pertama ada tol mengarah Jawa Barat di pintu Cikarang Barat, mengarah ke daerah Bogor di pintu Tol Cimanggis, pintu Tol Bitung yang mengarah Merak," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, Rabu (22/4/2020).

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo menambahkan, 16 pos sebagai check point atau titik pemeriksaan yang di jalur arteri itu tersebar di wilayah Depok, Tangerang, dan Bekasi (Detabek).

Adapun, di Depok yaitu di Jalan Raya Bogor-Cibinong dan Citayam. Kemudian Bekasi Kota ada di Sumber Arta, Bantargebang dan Cakung. Selanjutnya, Bekasi Kabupaten ada empat yaitu Cibarusah, Kedung Waringin, Bojong Mangu, dan Pebayuran.

Berikutnya, Tangerang Kota ada di Lippo Karawaci, Batu Ceper, Ciledug, Kebon Nanas dan Jatiuwung. Terakhir, Tangerang Selatan ada di Puspitek dan Curug.

"Nah di titik-titik tersebut kita akan melaksanakan pemeriksaan dan penyekatan. Apa itu batasan pemeriksaan penyekatan, larangan mudik ini hanya berlaku bagi angkutan penumpang baik pribadi ataupun umum termasuk juga sepeda motor. Jadi pelarangan mudik ini tidak berlaku bagi truk angkutan barang dan logistik terutama untuk sembako kebutuhan sehari-hari," papar Sambodo.

Sambodo menuturkan, pihaknya tak segan-segan menyuruh pengendara berputar kembali ke arah Jakarta apabila melanggar kebijakan larangan mudik ini.

"Jadi di titik-titik penyekatan tersebut bagi yang akan coba-coba melanggar melewati Jabodetabek tanpa izin ini akan kita putar balikkan ke arah Jakarta," ucap dia.

Sambodo menerangkan, Operasi Ketupat 2020 terkait larangan mudik aturan ini berlaku pada Jumat 24 April 2020

"Operasi ketupat terkait dengan pelarangan mudik ini akan kita mulai hari Kamis malam besok pukul 00.00 WIB. Jadi Jumat pukul 00.00 WIB akan kita mulai secara serentak di seluruh Indonesia mungkin dan akan berakhir nanti tujuh hari setelah Lebaran," papar dia.

Meski mudik ke kampung halaman dilarang, masyarakat yang tinggal di Jadetabek masih diperbolehkan ke luar-masuk ke Jakarta. Demikian juga dari Jakarta ke Detabek. 

"Artinya orang Bekasi masih bisa ke Jakarta, pekerja dari Bintaro, Serpong, Depok masih bisa ke Jakarta dan sebaliknya. Dari Jakarta boleh ke Detabek, tetapi yang dibatasi adalah pergerakan manusia keluar dari wilayah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi," ujar Sambodo.

Kepolisian juga akan menutup tol layang atau elevated Jakarta-Cikampek (Japek) mulai Jumat 24 April 2020 pukul 00.00 WIB atau sejak efektif diterapkan larangan mudik. Sehingga semua kendaraan yang melintas lewat Tol Japek jalur bawah.

"Mengapa, karena tol elevated itu hanya untuk kendaraan kecil dan penumpang. Karena kendaraan kecil dan penumpang sudah tidak boleh keluar dari wilayah Jabodetabek, maka tol elevated kita tutup," katanya.

Kepolisian nantinya akan memeriksa semua kendaraan yang melintas di GT Cikarang Barat dan GT Cikarang Utama. Jika terdapat kendaraan penumpang yang melintas, maka akan dipaksa putar balik di Cikarang Barat.

"Kemudian sanksinya, sampai nanti kita ada keputusan lebih lanjut dari pemerintah, kepada yang melanggar ini akan kita putar balikkan. Jadi di titik-titik penyekatan tersebut bagi yang akan coba-coba melanggar melewati Jabodetabek tanpa izin ini akan kita putar balikkan ke arah Jakarta," ucap Sambodo memungkasi.

Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan alasan pemerintah baru mengeluarkan larangan mudik Lebaran 2020. Pemerintah sebelumnya hanya mengimbau agar warga tidak mudik di tengah pandemi virus corona Covid-19.

Luhut mengatakan bahwa pemerintah mengambil kebijakan tersebut secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Dia pun mengibaratkan strategi pemerintah tersebut seperti operasi militer.

"Jadi kalau saya boleh umpamakan operasi militer, persiapan logistik dilakukan, persiapan sosialisasi dilakukan, latihan ini disiapkan baru kita semua eksekusi," ujar Luhut dalam video conference usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Selasa (21/4/2020).

Larangan mudik dikeluarkan usai pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta menyalurkan bantuan sosial (bansos) untuk warga DKI Jakarta dan sekitarnya yang terdampak corona.

"Seperti diketahui pemerintah juga baru menyalurkan bantuan sosial untuk masyarakat khususnya wilayah Jabodetabek. Dan sesuai arahan Presiden Joko Widodo, seluruh hal berkaitan dengan jaring pengaman sosial harus segera berjalan," tutur Luhut.

Bansos itu disalurkan dengan tujuan agar warga mengurungkan niatnya untuk mudik. Namun, nyatanya masih ada 24 persen masyarakat Indonesia yang bersikeras ingin mudik di tengah situasi pandemi virus corona.

Atas pertimbangan itulah, akhirnya pemerintah mengeluarkan larangan mudik Lebaran 2020. Luhut menegaskan bahwa pemerintah mempersiapkan dengan matang sebelum larangan mudik dikeluarkan.

"Jadi kita tidak ujug-ujug bikin begini karena semua harus dipersiapkan secara matang, cermat," jelasnya.

Menurut dia, Kementerian Perhubungan serta TNI-Polri akan segera melakukan persiapan teknis operasional di lapangan terkait larangan mudik. Termasuk, memastikan arus logistik tidak terhambat dengan adanya larangan itu.

Oleh karena itu, pemerintah memutuskan bahwa jalan tol tidak akan ditutup. Namun, jalan tol dibatasi untuk kendaraan logistik atau aktivitas yang berkaitan dengan kesehatan dan perbankan.

"Jadi kita masih membuka (jalan tol) itu. Bagaimana pun rakyat itu atau masyarakat ini harus hidup," ucap Luhut.

Larangan mudik akan mulai berjalan efektif Jumat, 24 April 2020. Larangan itu berlaku bagi warga di Jabodetabek dan wilayah yang sudah menerapkan PSBB, serta zona merah corona. Sementara sanksi bagi pelanggar larangan mudik baru dilaksanakan mulai 7 Mei 2020.

"Kenapa setelah tanggal 7? Karena ada lagi persiapan-persiapan lain ke arah situ, jadi misalkan dalam konteks tindakan hukum atau sanksi yang diberikan bila dia melanggar," jelas Luhut.

Luhut yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu menjelaskan, sejak awal pemerintah memang telah merancang ke arah pelarangan mudik. Namun, pemerintah tidak langsung mengumumkan pelarangan secara tiba-tiba karena persiapan belum matang.

"Sudah dari awal desainnya ke arah situ tapi jika diumumkan secara tiba-tiba juga kita belum siap, untuk apa? Misalnya soal sosialisasi, rapat dengan gubernur," jelasnya.

Luhut juga mengaku telah berkoordinasi dengan gubernur-gubernur wilayah sumber dan tujuan mudik, termasuk gubernur di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta dan Lampung.

"Jadi kalau ada yang bilang tidak mengkoordinasikan, ya kita ngertilah koordinasi itu," katanya.