Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menolak usulan sejumlah pihak untuk mengalihkan dana Kartu Prakerja ke Bantuan Langsung Tunai (BLT). Menurut dia, dana untuk bantuan tunai yang dianggarkan pemerintah jumlahnya sudah cukup banyak.
"Terkait dengan Kartu Prakerja, kita sudah punya banyak BLT dan itu seperti sudah dijelaskan dalam BLT itu ada paketnya Rp 105 triliun," kata Airlangga dalam video conference usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, Rabu (22/4/2020).
Baca Juga
Dia mengatakan pemerintah telah mengalokasikan anggaran dana bantuan langsung tunai ke sejumlah program jaring pengaman sosial.
Advertisement
Mulai dari penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditambah dua kali lipat menjadi 20 juta, Bantuan Pangan Nontunai (BNPT) yang naik menjadi Rp200 ribu per bulan, hingga program padat karya di sejumlah kementerian.
Â
Â
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Prioritas bagi Korban PHK
Pemerintah juga menambah anggaran Kartu Prakerja yang mulanya Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun. Anggaran itu digunakan untuk memberikan insentif kepada penerima Kartu Prakerja yang masing-masing nominalnya Rp 3,55 juta per orang.
"Kartu Prakerja menjadi jaring pengaman sosial untuk mereka kehilangan pekerjaan," ucap Airlangga.
Hal itu, kata dia, lantaran pemerintah menilai pandemi virus corona (Covid-19) sudah membawa dampak negatif ke berbagai sektor usaha.
Sehingga, Kartu Prakerja saat ini diprioritaskan untuk pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
"Ini sifatnya juga temporery (sementara). Artinya nanti apabila situasi normal dia akan menjadi kartu prakerja sesuai desain awal yaitu untuj upskilling dan reskilling," jelas Airlangga.
Advertisement