Mendagri: Kebijakan Larangan Mudik Diambil Tidak dengan Grusa Grusu

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah resmi melarang masyarakat untuk mudik di tahun ini lantaran pandemi virus Corona atau Covid 19. Banyak yang memuji, tak sedikit pula menilai itu terlambat.

Meski demikian, Mendagri Tito Karnavian menilai, dalam mengambil kebijakan tersebut, pemerintah tidak terburu-buru dalam bersikap

"Pemerintah tidak mengambil langkah kebijakan dadakan atau grusa-grusu. Dalam kebijakan larangan mudik, misalnya, ditempuh pendekatan bersifat gradual atau bertahap," ucap Tito dalam keterangannya, Rabu (22/4/2020).

Dia menilai, pada tahap pertama, pemerintah mengimbau, melakukan pendekatan persuasif dan edukatif, mengajak masyarakat untuk tidak mudik. Yang menurutnya membuahkan hasil.

"Di tahap imbauan ini, digencarkan edukasi tentang model penularan Covid-19 berikut rentannya arus mudik menjadi arena penularan virus. Kerja sama antar provinsi untuk mengimbau warganya untuk tidak pulang kampung juga difasilitasi oleh Kemendagri," jelas Tito.

Menurut dia, kesadaran masyarakat dibangun bersama. Sembari kampanye edukatif.

"Setiap tahap dan langkah kita evaluasi. Kita monitor secara terus menerus kondisi dinamis masyarakat. Bila ada pendekatan yang kurang tepat, langsung kita perbaiki. Demikianlah proses kebijakan publik melawan Covid-19 kita lakukan termasuk di dalam merespon isu mudik," ungkap Tito.

Barulah, masih kata dia, masuk dalam pelarangan mudik. Karena, jika dilakukan diawal, jelas itu membawa efek soisiolsosiologis berskala besar, apalagi banyak aspek yang harus disiapkan dulu.

"Contoh nyata sudah terjadi di India. Di awal bulan April 2020, ketika India menetapkan lockdown secara tiba-tiba yang langsung diikuti dengan law enforcemen dengan sanksi yang keras, ujungnya memicu kerusuhan dan kekacauan di masyarakat. Kita tidak menghendaki demikian," tegas Tito.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: