KPK: Jangan Main-Main dengan Dana Penanganan Corona, Ancamannya Hukuman Mati

20160407-Ilustrasi Korupsi iStockphoto — Ilustrasi Korupsi (iStockphoto)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi Wilayah I Maruli Tua mengingatkan kepada pemerintah daerah di Sumatera Utara agar tidak bermain-main dengan dana penanganan Pandemi Corona COVID-19.

Hal itu disampaikan Maruli saat rapat teleconference dengan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Sumatera Utara, Kamis (23/4/2020).

Melalui rapat tersebut, Maruli mengatakan banyak oknum yang mau memanfaatkan situasi bencana seperti ini untuk memperkaya diri, karena itu KPK akan memonitor secara ketat penggunaan dana penanganan Corona COVID-19.

"Banyak oknum yang ingin memanfaatkan keadaan bencana seperti ini. Jadi KPK akan monitoring dengan ketat. Ancamannya adalah hukuman mati. Jadi jangan main-main. Tetapi, tidak juga Pemda enggan menggunakan dana karena takut bila tata caranya tepat," katanya seperti dikutip dari Antara.

Saat ini kebanyakan yang menjadi masalah Pemda adalah harga-harga yang jauh lebih tinggi dari harga normal seperti masker dan alat pelindung diri (APD).

Sedangkan Pemda harus membeli barang tersebut untuk menangani COVID-19. Menurut Maruli yang terpenting adalah tidak ada niat yang tidak baik dalam penanganan COVID-19.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) menyetujui uji coba sejumlah alat tes COVID-19 yang menggunakan sampel air liur, termasuk di California dan New Jersey. Metode baru untuk AS ini diharap bisa memperluas akses ke tes COVID-19 sehingga menekan p...

2 dari 2 halaman

Surat Edaran dari KPK

KPK melalui Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 menjelaskan apa saja yang perlu menjadi perhatian Gugus Tugas Percepatan Penangangan (GTPP) COVID-19 nasional dan daerah.

Ada delapan poin yang ditekankan pada SE tersebut, yaitu tidak melakukan persekongkolan/kolusi dengan penyedia barang dan jasa, tidak memperoleh kickback (pembayaran kembali), tidak mengandung unsur penyuapan, gratifikasi, benturan kepentingan, kecurangan atau mal administrasi, tidak berniat jahat memanfaatkan kondisi dan tidak membiarkan korupsi terjadi.

"Kita tidak bisa lagi berpatokan dengan harga normal di saat seperti ini, karena kita harus melakukan keputusan cepat membeli atau menggunakan dana. Kita berpacu dengan waktu dan nyawa orang. Dalam Surat Edaran KPK Nomor 8 Tahun 2020 sudah dijelaskan terkait pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Kita berpedoman pada itu," katanya.

Makelar Kasus Vonis Bebas Ronald Tannur, Zarof Ricar Jalani Sidang Dakwaan

Terdakwa suap kepada hakim pemberi vonis bebas Gregorius Ronald Tannur, Meirizka Widjaja usai mengikuti sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (10/2/2025). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Terdakwa suap kepada hakim pemberi vonis bebas Gregorius Ronald Tannur, Lisa Rachmat bersiap mengikuti sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (10/2/2025). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Corona
Bencana Alam
Virus Corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan.
Lihat Selengkapnya
Corona
COVID-19
Bencana Alam
Penyebaran Covid-19 ke seluruh penjuru dunia diawali dengan dilaporkannya virus itu pada 31 Desember 2019 di Wuhan, China
Lihat Selengkapnya
COVID-19
KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Korupsi
Peristiwa
Korupsi adalah penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
Lihat Selengkapnya
Korupsi
virus corona