Top 3 News: PSBB Bikin Kasus Positif Corona di Jakarta Melambat Pesat

Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyebut kasus positif virus corona di DKI Jakarta mengalami perlambatan yang pesat dari waktu ke waktu. Doni pun berharap kasus positif corona di DKI dan daerah lainnya terus menurun.

"Kami jelaskan, khusus DKI Jakarta perkembangan terakhir kasus positif corona telah alami perlambatan yang pesat. Dan saat ini telah mengalami flat dan kita doakan semoga tidak terlalu banyak kasus positif yang terjadi," kata Doni dalam video conference usao rapat bersama Presiden Jokowi secara virtual, Senin (27/4/2020).

Menurut dia, perlambatan kasus corona di DKI dikarenakan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Penerapan PSBB di DKI Jakarta yang dimulai 10 April ini disebut dapat menekan angka penyebaran virus corona Covid-19.

Selengkapnya...

Mantan Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sitty Hikmawatty mengatakan, dirinya berada di jalan yang benar dalam melakukan tugas-tugas perlindungan anak Indonesia.

Sitty mengatakan, kendati dia dipecat dengan tidak hormat dari KPAI, hal itu tidak membuatnya berhenti mencintai negeri ini.

"Prinsipnya, apapun yang terjadi tidak akan membuat saya jadi kufur nikmat, tidak akan membuat saya menjadi tidak mencintai bangsa ini. Justru saya yakin berada di jalan yang benar dalam melakukan perlindungan pada anak," kata dia kepada Liputan6.com, Minggu (26/4/2020).

Ia merasa bahwa dirinya diperlakukan semena-mena dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik tersebut.

Selengkapnya...

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan, masyarakat yang melanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tentang virus corona atau Covid-19 tidak bisa dipidana.

Menurut dia, sanksi pidana hanya bisa dijatuhkan oleh Undang-Undang (UU). Sementara Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen) maupun Peraturan Gubernur (Pergub) tidak bisa menjatuhkan sanksi pidana.

"Paling tinggi denda, itu mungkin dapat dilakukan daerah tapi dalam bentuk Perda, bukan Pergub. Sekarang kita dengar Pemda DKI dapat izin untuk PSBB itu akan mengeluarkan Pergub," kata Yusril dalam diskusi virtual bertema 'PSBB, Jurus Tanggung Istana Hadapi Corona?', Minggu (12/4/2020).

Mantan Menteri Hukum era Gus Dur dan Megawati itu menjelaskan, Indonesia memiliki tiga UU yang dapat digunakan dalam konteks menghadapi pandemi virus corona Covid-19. Tiga UU tersebut yakni UU Kesehatan, UU Wabah Penyakit, dan UU Kekarantinaan Kesehatan.

Selengkapnya...