MK Minta Pemohon Uji Materi Uraikan Cara Penanganan Covid-19 di Negara Lain

Liputan6.com, Jakarta - Mahkamah Konstitusi menyarankan pemohon uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 terkait penyesuaian keuangan negara akibat wabah Covid-19 menyajikan komparasi penanganan wabah itu di negara lain dalam permohonannya.

"Ini mungkin perlu diberikan informasi kepada Mahkamah, apakah negara-negara yang dianggap berhasil menurut media itu juga melakukan hal sama yang dilakukan di negara kita, yaitu membuat aturan yang darurat untuk menangani Covid-19," ujar Wakil Ketua MK Aswanto dalam sidang perdana pengujian Perppu 1/2020 di Gedung MK, Jakarta, Selasa (28/4/2020).

Lantaran Covid-19 merupakan pandemi global, Aswanto menilai diperlukan informasi mengenai langkah penanganan oleh negara lain yang dianggap berhasil menekan dampak pandemi tersebut.

Negara yang dianggap melakukan penanganan dengan bagus oleh media di antaranya Korea Selatan, Kanada, Selandia Baru, Islandia, Swedia serta Taiwan.

"Kalau bisa diuraikan itu lebih bagus, misalnya negara ini tanpa perppu berhasil atau negara dengan perppu tidak berhasil," ucap dia seperti dikutip Antara.

Ada pun dalam sidang itu, pemohon perkara Nomor 23/PUU-XVIII/2020 berpandangan APBN hanya boleh direvisi melalui APBN Perubahan, bukan melalui suatu perppu.

Dengan demikian, kekosongan hukum dan ketiadaan prosedur hukum dalam penanganan pandemi Covid-19 atau keadaan genting lain juga tidak dapat dijadikan alasan mengatur pergeseran anggaran.

Pemohon juga menyoroti Pasal 27 ayat (1) yang mengatur imunitas hukum pemerintah dan/atau anggota komite stabilitas sistem keuangan (KSSK) karena terdapat pengistimewaan pejabat tertentu yang berpotensi pada terjadinya tindak pidana korupsi.

Saksikan video pilihan di bawah ini: