Politikus PDIP: Kita Tahu Siapa yang Diuntungkan Perppu Corona

Pansus KPK — Anggota Pansus Hak Angket KPK, Arteria Dahlan (kedua kanan) memberi keterangan pers di Jakarta, Senin (20/9). Pansus Hak Angket KPK membeberkan temuan terkait pengadaan alat berat yang diduga dilakukan Ketua KPK Agus Rahardjo. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Arteria Dahlan meminta KPK untuk mengawasi Perppu No.1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19. Arteria mengaku tahu siapa-siapa yang diuntungkan oleh Perppu Corona ini.

Dalam rapat dengar pendapat dengan KPK, Arteria meminta Ketua KPK Firli Bahuri turut mengawasi penggunaan Perppu tersebut. Salah satu yang dia kritisi adalah Perppu membuat pemerintah dapat melakukan perubahan postur anggaran tanpa melibatkan DPR.

"Tolong dikaji itu Perppu. Bicara materi muatan juga, apa boleh muatan mengatur kebijakan seperti itu, apa tak melampaui kewenangan UU menabrak fatsun konstitusi, menegasikan kekuasaan pemerintahan negara Pak Jokowi," ujar Arteria dalam rapat dengar pendapat di DPR, Rabu (29/4/2020).

Arteria juga mempertanyakan kegentingan Perppu. Apalagi di dalam Pasal 27 Perppu dianggap membuat pengambil kebijakan keuangan mendapatkan imunitas.

"Apa harus gawat sekali, harus kita buat Perppu, kebutuhan begitu mendesak kah, apa guna menteri, pejabat negara kalau begitu di saat genting, lepas tangan pada ketakutan minta tolong minta imunitas. Kasihan Pak Jokowi," kata Arteria.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat terbatas lewat video conference dengan sejumlah menteri, Senin (16/3/2020). Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona COVID-19.

2 dari 2 halaman

Curiga Ada Penyelewengan Kekuasaan

Dia curiga ada penyelewengan kekuasaan dari orang dalam lingkaran pemerintah. Sebab, besar uang yang digelontorkan melalui Perppu tersebut.

"Negara mau pinjam Rp 1.000 triliun untuk apa? Jangan-jangan dengan Perppu terjadi kekuasaan baru di atas kekuasan presiden. Gak usah pakai kampanye, enggak ada orang lagi jadi jagoan pak. Bisa jadi presiden 2024 dengan modal perppu," ujar Arteria.

Maka itu, Arteria meminta KPK untuk proaktif mengawasi penggunaan Perppu tersebut. Dia meminta demikian karena ada kesan Presiden Jokowi tengah tersandera.

"Kita harus jaga Pak Jokowi supaya enggak tersandera. Jangan sampai ada desain besar, jangan sampai ada kooptasi kekuasaan pemerintah yang berkuasa atas nama UU. Ketua harus jaga juga dalam aspek pencegahan," kata dia.

Arteria mengaku para legislator tahu siapa yang memainkan Perppu tersebut. Namun, tak disebut pihak mana yang dimaksud.

"Kita bukan enggak tahu mainan siapa, desain siapa, siapa yang diuntungkan, beneficial owner kita juga tahu," ucapnya.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com