Diminta Usut Dugaan Korupsi Kartu Prakerja, Ini Respons KPK

KPK Beberkan Pengembangan Kasus Proyek Jalan di Bengkalis — Ketua KPK Firli Bahuri (kiri) menyampaikan keterangan terkait pengembangan kasus proyek jalan Bengkalis di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (17/1/2020). KPK menetapkan 10 tersangka dengan inisial MN, MB, HS IKS, TAK, PES, DH FT, SH, dan VS. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, akan mendalami informasi dugaan korupsi dalam program kartu prakerja. Firli mengaku akan mendalami secara hati-hati.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum KPK dengan Komisi III DPR. Sebagian besar fraksi mengkritik program tersebut. Khususnya, meminta KPK mengusut vendor digital dalam program kartu prakerja yang tidak melewati proses tender.

Cara Daftar Prakerja 2024: Panduan Lengkap Mendapatkan Beasiswa Pelatihan

"Informasi kita terima dan informasi itu kita dalami. Karena kita bisa sekali lagi kami katakan kita tidak bisa kerja grasa-grusu," kata Firli dalam rapat dengar pendapat di DPR, Rabu (29/4).

Firli mengatakan, akan mengumpulkan fakta, bukti, keterangan yang terkait. KPK akan menentukan apakah betul ada dugaan korupsi.

Dia mengatakan, kalau didapatkan bukti permulaan yang cukup, KPK akan menemukan siapa yang menjadi tersangka.

"Kalau itu ada kita kejar bukti yang cukup sehingga membuat terang pidana dan kita temukan tersangkanya," kata Firli.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kabar tentang pengangguran yang digaji dari program kartu prakerja beredar di media sosial. Bahkan di facebook, viral gambar tangkapan layar yang berisi daftar besaran gaji dari berbagai macam lulusan.

2 dari 2 halaman

Didesak Fraksi DPR

Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat Komisi III dengan KPK, mayoritas fraksi mengkritik program kartu prakerja. KPK diminta untuk mengusut dugaan korupsi dalam program kartu prakerja. Salah satu alasannya adalah vendor digital yang menjadi mitra kartu prakerja tidak melalui tender. Demikian pula dengan harga pelatihan yang dianggap tidak wajar.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Kartu Prakerja
Peristiwa
Pemerintah membuka Program Kartu Prakerja sejak 2020 untuk membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19.
Lihat Selengkapnya
Kartu Prakerja