Liputan6.com, Jakarta - Anggota MPR RI paling senior, Sabam Sirait, mengapresiasi langkah pemerintah, baik pusat dan daerah, yang sudah bergerak secara masif untuk memberikan bantuan sosial kepada rakyat Indonesia yang terkena dampak Covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung.
"Dalam kondisi apa pun, rakyat harus selalu nomor satu dan harus selalu diutamakan. Terutama rakyat-rakyat kita yang kesusahan," ungkap Sabam Sirait, yang sudah berpolitik sejak zaman Presiden Soekarno hingga Presiden Jokowi, saat dihubungi, Kamis (30/4/2020).
Baca Juga
Senator dari DKI Jakarta ini sangat percaya bahwa Presiden Jokowi pun selalu menjadikan rakyat menjadi priorotas pertama. Bahkan, Jokowi pun tak sungkan turun ke lapangan, untuk memastikan apakah benar bantuan sosial dari pemerintah itu sampai atau tidak, dan apakah sesuai dengan sasaran atau tidak.
Advertisement
"Saya tahu persis Jokowi itu orang baik. Dan dalam memikirkan rakyat, dia itu memang suka turun langsung," kata Sabam, yang sudah mengenal Jokowi sejak lama dan bahkan menjadi juru kampanye saat Jokowi maju dalam Pilkada Solo untuk pertama kalinya.
"Dari saat dia Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan hingga Presiden, Jokowi tak berubah. Dia tetap sederhana dan yang dipikirkannya adalah rakyat. Terutama rakyat kecil," imbuh anggota DPR 7 periode dan anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) 2 periode ini.
Saat ditanyakan bahwa masih ada kesimpangsiuran data di lapangan terkait dengan penerima bantuan sosial, Sabam menyarankan agar semua pihak terus meng-update data tersebut. Semua pihak harus bekerja sama dalam menghadapi persoalan Covid-19, termasuk juga kalangan civil society dan media.
"Media juga harus kabarkan kalau memang ada yang berhak namun belum mendapat bantuan. Kita harus bersama-sama hadapi Covid-19. Sebab memang datanya akan dinamis, sebab ada orang-orang yang berhenti pekerjaaannya atau ada orang menjadi tak bisa berusaha karena menghadapi Covid-19 ini. Kita bantu pemerintah dan kita bantu mereka sehingga mereka mendapat bantuan," jelas Sabam.
Â
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Pemerintah terus berupaya menjamin kelangsungan hidup masyarakat terdampak wabah Virus Corona atau Covid-19, khususnya di sektor ekonomi. Salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk seluruh keluarga baik di Jabodetabek maupun di lu...
Sudah Ada Koordinasi
Diketahui, Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial, Said Mirza Pahlevi, menjelaskan bahwa Kemensos sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian serta lembaga soal penyaluran bansos.
"Tujuannya supaya bansos yang disalurkan oleh Kemensos, pemda, kementerian dan lembaga tidak saling tumpang tindih dan pada akhirnya menimbulkan masalah," ungkap Said Mirza.
Sementara terkait pendataan penerima bansos, Kemensos sudah memberikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) kepada kepala daerah. Data ini bisa digunakan sebagai acuan dalam pengusulan data bansos tunai dan memberikan kebebasan kepada pemerintah setempat untuk mengusulkan data penerima yang berada di luar DTKS.
"Namun, pengusulan itu harus memenuhi syarat bahwa individu bukan penerima bansos program keluarga harapan (PKH) dan/atau bukan penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) untuk menghindari overlap penerima bansos Covid-19," demikian Said Mirza.
Advertisement