Pemerintah Diminta Berikan Jaminan Sosial untuk Pekerja yang Terdampak Pandemi Corona

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia mencatat selama wabah virus corona atau Covid-19, para pekerja formal maupun informal terkena imbas mulai terkena pemotongan upah hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

Di mana, kebijakan menjaga jarak dan bekerja dari rumah, menimbulkan permasalahan baru karena tak semua pekerja memiliki privilege ini. Karenanya, dikhawatirkanjumlah pekerja yang kehilangan hak-haknya akan semakin bertambah.

"Pantauan kami menunjukan bahwa hak pekerja tergerus selama wabah ini berlangsung. Untuk itu, kami mendesak Pemerintah untuk menjamin akses jaminan sosial bagi para pekerja yang kehilangan pendapatan selama pandemi Covid-19. Hal ini penting agar mereka tetap bisa bertahan hidup dengan layak,” kata peneliti Amnesty International Indonesia Ari Pramuditya, dalam keterangannya, Sabtu (2/4/2020).

Menurut dia, bantuan tersebut harus mencakup akses untuk mendapatkan makanan, layanan kesehatan, rumah, air bersih dan sanitasi.

"Sehingga memungkinkan mereka untuk mematuhi kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB," ungkap Ari.

Dia menuturkan, pihak yang berwenang di negara ini harus memastikan bahwa perusahaan mematuhi standar hak asasi manusia internasional apabila terpaksa memtuskan hubungan kerja. Kehilangan pendapatan akibat PHK harus dilindungi dengan bantuan Pemerintah sesuai kriteria dalam hak jaminan sosialnya.

"Para pekerja dari semua sektor punya hak yang sama untuk bisa bekerja dari rumah dan untuk mereka yang tidak bisa bekerja dari rumah, Pemerintah harus mengeluarkan panduan yang praktis dan efektif bagi para pekerja dan perusahaan untuk memastikan mereka menyediakan perlengkapan dan fasilitas yang diperlukan untuk melindungi para pekerja dari penularan Covid-19," tukasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: