Kinerja Dewan saat Pandemi Dikritik, Sahroni: Jangan Digeneralisasi

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta pihak-pihak tidak mengeneralisir kinerja anggota dewan di tengah pandemi corona, terkait pembahasan RUU Cipta Kerja dalam Omnibus Law. Sebab, menurut dia, tidak semua anggota dewan dan fraksi sepakat dengan pembahsan tersebut.

"PKS, Nasdem, Gerindra dan Demokrat sudah jelas menolak. Jadi kritikannya ok, tapi tolong jangan generalisasi. Kasihan anggota yang beneran kerja keras banting tulang buat konstituennya," jelas Sahronii dalam keterangan tertulisnya, Minggu (3/5/2020).

Deretan Fitur Favorit Nicholas Saputra hingga David Gadgetin di Oppo Find X8 Series

Sahroni menyebut, dari 575 anggota DPR RI, masih banyak rekan-rekannya yang tengah bekerja keras untuk konstituennya, termasuk saat kondisi pandemi Covid-19 ini.

"Di antara sebanyak itu anggota, saya tahu sendiri, banyak rekan-rekan yang juga banting tulang dengan mengorbankan waktu, tenaga, bahkan uang pribadi demi membantu rakyat dalam menghadapi Corona," ucapnya.

Karena itu, Sahroni menyayangkan adanya kritikan seolah seluruh anggota DPR RI menggunakan kesempatan dengan adanya pandemi untuk memuluskan agenda-agenda yang dinilai merugikan rakyat.

"Bahkan kalau teman-teman mengecek, sudah ada anggota yang meninggal karena Corona, tak lama setelah membagikan APD di konstituennya," tutur Sahroni.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan memperpanjang masa pelaksanaan pembatasan sosial skala besar (PSBB) di Jakarta. Dia menyebut perpanjangan itu guna mencegah penyebaran virus Corona atau Covid-19 dan sudah berdasarkan pandangan dari bebe...

2 dari 2 halaman

RUU Cipta Kerja

Seminar Omnibus Law Cipta Kerja yang digelar oleh Universitas Diponegoro dengan Ikatan Alumni Undip bertajuk ‘Omnibus Law RUU Cipta Kerja dalam Perspektif Akademis dan Pelaku Usaha’.

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai, DPR melihat sosialisasi dan penyerapan aspirasi terkait pasal-pasal ketenagakerjaan belum optimal. Karena itu, dirinya dan pimpinan DPR lainnya meminta Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk menghentikan pembahasan kluster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja.

"Sehingga DPR secara optimal menerima aspirasi dan masukan dari para buruh melalui serikat pekerja dan organisasi-organisasi buruh lainnya. Kita ingin RUU Cipta Kerja mewujudkan cipta sejahtera bagi masyarakat, khususnya para buruh," kata Puan, Jumat (1/5/2020).

Selain itu, di masa pandemi Covid-19 ini, Puan berharap semua pihak bergotong royong menangani wabah ini, termasuk dampak-dampak sosial ekonominya.

Puan berharap para pemilik usaha tidak memecat para buruh yang bekerja di perusahaan-perusahan.

"Pihak pemilik usaha dan para pekerjanya dapat bermusyawarah untuk menyelamatkan nasib perusahaan dan karyawannya sambil menunggu situasi perekonomian normal kembali," kata Puan.

Corona
Bencana Alam
Virus Corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan.
Lihat Selengkapnya
Corona
COVID-19
Bencana Alam
Penyebaran Covid-19 ke seluruh penjuru dunia diawali dengan dilaporkannya virus itu pada 31 Desember 2019 di Wuhan, China
Lihat Selengkapnya
COVID-19
DPR
Organisasi
DPR adalah lembaga legislatif yang anggotanya terdiri dri anggota partai politik terpilih dari hasil pemilu.
Lihat Selengkapnya
DPR
virus corona
Virus Corona COVID-19
Najwa Shihab