BKN Siapkan Sanksi Online untuk PNS Melanggar di Masa Pandemi Covid-19

Liputan6.com, Jakarta Plt Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono mengatakan, institusinya akan menjatuhkan hukuman tehadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melanggar aturan. Kendati ada keterbatasan saat pandemi Covid-19, hukuman akan disanksi via online.

"BKN terbitkan pedoman pelaksanaan proses penjatuhan hukuman disiplin PNS secara online di masa darurat Covid-19 Jakarta," tulis Paryono lewat siaran pers di situs resmi BKN, Senin (4/5/2020).

Paryono menyatakan, sanksi ini sebagai bentuk pedoman penegakan disiplin PNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS pada masa kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19.

Hal ini tertuang dalam (SE) Kepala BKN Nomor 12/SE/IV/2020 tentang Pelaksanaan Pemanggilan, Pemeriksaan, dan Penyampaian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi PNS Melalui Media Elektronik Pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.

Sedikitnya ada tiga alur dalam surat edaran ini terhadap pelanggar, pertama pemanggilan melalui media elektronik oleh atasan langsung paling lambat tujuh hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan secara virtual.

"Apabila PNS yang akan diperiksa tidak hadir pada tanggal yang ditetapkan, maka dilakukan pemanggilan kedua. Jika tidak hadir pada tanggal pemeriksaan kedua, maka Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin dengan alat bukti atau keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan," beber Paryono.

Alur kedua, lanjut Paryono, mekanisme pemeriksaan pada prinsipnya dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan physical distancing atau protokol kesehatan yang ditentukan Pemerintah. Namun proses pemeriksaan ini tentu dapat dilakukan secara virtual misalnya melalui teleconference.

Pemeriksaan virtual ini dilakukan oleh atasan langsung atau tim pemeriksa. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani oleh atasan langsung atau tim pemeriksa dan disampaikan kepada PNS yang diperiksa melalui media elektronik.

"Bila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani atau menyampaikan kembali Berita Acara yang sudah ditandatangani, maka Berita Acara yang telah ditandatangi atasan langsung atau tim pemeriksa dianggap cukup," tutur dia.